Pengantar Kadisnak


  •            Dalam peradaban manusia di dunia, apapun kelompoknya dan dimanapun mereka berada, dan bagaimanapun status sosialnya maka hampir dapat dipastikan tak akan ada satupun yang dapat hidup sendiri, bapaknya manusia yaitu Adam a.s hidup berdua dengan Siti Hawa yang diciptakan Allah swt dari tulang rusuk kiri Adam a.s.Bahkan dalam peradaban terbelakangpun, secara fiksi diceritakan bahwa Tarzan turun dari hutan karena kesepian sehingga mendapatkan Jeanny. Nah ini menunjukkan bahwa dalam peradaban manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya, dan disinilah terlahir apa yang disebut komunikasi. Dan hal yang dibawanya adalah informasi yang terlahir dengan apa yang disebut data. Dengan demikian Triangel dalam kehidupan yang terlahir sejak dulu adalah data-informasi dan komunikasi. Artinya kalau kita ingin berada didepan sebagai manusia yang berbudaya tinggi, ya kuasailah data-informasi dan komunikasi; apa yang dikatakan Alvin Tofler juga demikian. Makanya lemahnya data-informasi dan komunikasi akan menunjukkan lemahnya budaya kita.

                    Dalam hal tersebut, manusia-manusia di ini terus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, mereka berlomba dengan waktu, ruang dan tentu saja kesempatan hanya untuk memburu data. Lalu apakah kita hanya akan menyaksikan orang memburu data, membaca data dan kemudian mengolahnya.Jawabnya tentu saja tidak !, karena kita tidak mau terperosok ke dunia ketertinggalan. Data itu mahal akan tetapi tanpa data akan lebih mahal lagi (data is expensive but without data is more expensive) tanpa data berarti tidak ada informasi (no data is mean no information)

                Dinas Peternakan Jawa Barat melalui websitenya www.disnak.jabarprov.go.id adalah salah satu sarana atau fasilitas yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan dibidang peternakan sebagai bahan informasi dan tentunya bahan komunikasi yang dialogis dengan pengguna data. Namun dipihak lain Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat sendiri memerlukan masukan data yang akurat dari pemangku kepentingan peternakan untuk kami olah menjadi suatu informasi yang berharga bagi pengirim maupun calon pengguna (user). Untuk itu marilah kita berkomunikasi dengan website kami, berilah kami makna dengan memberikan marilah kita buka masing-masing. Bicaralah sesuatu dengan data dan informasi agar semua menjadi akurat dan bukan bayang-bayang maya. Masuklah dalam dunia kenyataan dengan data dan informasi karena bicara tanpa data dan informasi adalah benih terjadinya fitnah. Bersama data informasi kita songsong dunia kenyataan dan dunia kesuksesan,bravo www.disnak.jabarprov.go.id.

              Bukalah sepuluh menit saja dalam satu hari websitekami mungkin ada sesuatu yang tengah anda butuhkan di dunia peternakan Jawa Barat, dan berilah kami tantangan untuk menghadirkan yang anda butuhkan selagi kami bisa motto kami. Terimakasih

     



                                                                          Ir Dody Firman Nugraha
                                                            Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat


Sejarah

  • SEJARAH DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT

                 Organisasi/Instansi pemerintah yang menangani urusan/fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Jawa Barat sudah berdiri sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, yaitu tercatat mulai berdiri pada tahun 1932 dengan nama Provinciale Veeart Senijkundige Diesnst yang berkedudukan di Bandung, dikepalai oleh seorang Inspektur berkebangsaan Belanda dan dibantu oleh pegawai sebanyak 46 orang, dengan wilayah kerja meliputi Jawa Barat dan Jakarta. Organisasii ni mempunyai tugas memfasilitasi masyarakat dalam hal pencegahan/pemberantasan penyakit hewan dan peningkatan produksi ternak, serta penyediaan kesehatan produk ternak(RPH) di Jawa Barat dan Jakarta. Pada masa tersebut pemerintah Belanda cukup tinggi perhatiannya dalam pengembangan budidaya peternakan milik masyarakat,dicirikan dengan berbagai kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang kehewanan antara lain berisi tentang :      

    1. Penetapan tanah pangonan disetiap desa, sebagai lahan yang diperuntukan bagi pengembalaan ternak-ternak milik masyarakat desa, dan tanah tersebut merupakan tanah fasilitas umum yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan;    
    2. Pengangkatan Mantri Hewan di setiap Kecamatan,yang bertugas untuk melayani dan menjaga kesehatan ternak milik masyarakat;                                                
    3. Pelarangan pemotongan betina produktif hewan bertanduk yang bermaksud meningkatkan populasi ternak.
                 Pada awal masa kemerdekaan, organisasi kehewanan ini menjadi Jawatan Pertanian Republik Indonesia, merupakan instansi vertikal (Pusat) dibawah Kementerian Kemakmuran.Kebijakan dan program dari Jawatan Pertanian tersebut adalah dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan petani/masyarakat, yang meliputi usaha-usaha pertanian rakyat, perkebunan, perikanan darat, kehewanan danpenyaluran bahan makanan.

              Berawal dari pembentukan Provinsi Jawa Barat pada tahun 1950 melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950. Undang-undang tersebut memberikan urusan yang menjadi kewenangan pangkal daerah, diantaranya adalah urusan kehewanan. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan dalam lapangan kehewanan kepada Provinsi Jawa Barat yang meliputi urusan-urusan: Usaha pemasukan bibit ternak dari luar provinsi,  Usaha mempeternakan atau menyediakan bibit ternak untuk dibagi-bagikan di luar provinsi, Mengadakan pertemuan-pertemuan dan tindakan-tindakan lain dalam urusan peternakan, termasuk juga ternak jenis unggas yang mempengaruhi lingkungan yang lebih luas dari daerah. Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut diatas wilayah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara (DPDS) Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat resmi berdiri, sedangkan  untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pertanian ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pemerintahan Daerah Sementara (DPDS) Provinsi Daerah Jawa Barat Nomor 3/UPO/1952 dibentuklah Jawatan Pertanian Rakyat dan Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4 Juni1952

               Jawatan Kehewanan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat merupakan instansi otonom Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan sub sistem unit kerja bawahannya adalah sebagai berikut :

    1. Jawatan Kehewanan Daerah Banten,meliputi Wilayah Serang, Pandeglang dan Lebak,berkedudukan di Serang dipimpin oleh Drh. Sungkawa Nitibaskara.
    2. Jawatan Kehewanan Daerah Cirebon,meliputi wilayah Cirebon, Majalengka,Kuningan dan Indramayu, berkedudukan di Cirebon dipimpin oleh Drh.Sutrisno.
    3. Jawatan Kehewanan Daerah Priangan Barat, meliputi wilayah  Bandung, Sumedang dan Garut berkedudukan di Bandung dipimpin oleh Drh. Suyono dibantu oleh Drh. Hutabarat.
    4. Jawatan Kehewanan Daerah Priangan Timur, meliputi Tasikmalaya dan Ciamis,berkedudukan di Tasikmalaya, dipimpin oleh Drh. Ismail.
               Jawatan kehewanan daerah tersebut diatas merupakan perwakilan dari Jawatan Kehewanan Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat.

              Selain sebagai instansi otonom, Jawatan Kehewanan Provinsi juga masih mempunyai hubungan vertikal dengan Pusat melalui Kementrian Pertanian, sehingga program dan kebijakannya mengacu kepada Rencana Kerja Istimewa (RKI) dari Pemerintah Pusat. Salah satu kegiatan yang dibiayai Pemerintah Pusat adalah pembentukan Pembibitan Ternak dengan sebutan Vokstation/Taman Ternak. Dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat, yang berfungsi sebagai unit pelaksana pembibitan ternak, adapun UPT tersebut terdiri atas :

    1. Taman Ternak Cikole-Lembang untuk pembibitan ternak sapi perah
    2. Taman Ternak Ciseureuh-Cianjur untuk pembibitan ternak sapi perah
    3. Taman Ternak Jatiwangi-Majalengka untuk pembibitan ternak unggas
    4. Taman Ternak Ciumbuleuit-Bandung untuk pembibitan ternak unggas.

           Pada tahun 1961 terjadi perubahan pelaksanaan kepemerintahan, yaitu penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya melalui Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor15/PD-DPRD-GR/1961, tentang Penyerahan urusan-urusan dalam lapangan kehewanan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II/Kota praja di seluruh Jawa Barat.  

    Untuk penyerahan urusan peternakan yang diserahan ke Kabupaten/Kotamadya meliputi :

    1. Urusan memajukan peternakan,termasuk ternak unggas
    2. Urusan kesehatan ternak, dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu, sepanjang urusan ini belum menjadi urusan Daerah tersebut
    3. Usaha-usaha tentang pemeriksaan pengangkutan hewan-hewan, memperlindungi dan mencegah serta mengawasi penganiayaan-penganiyaan hewan.

        Dengan telah diserahkannya sebagain urusan lapangan kehewanan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya diseluruh JawaBarat, maka sejak saat itu terbentuk pula Jawatan Kehewanan di DT II Kabupaten/Kotamadya diseluruh Jawa Barat sebagai instansi Otonom Tingkat II.

           Pada tahun 1968 melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 yang merubah nama /istilah Direktorat Jenderal Kehewanan pada Departemen Pertanian menjadi Direktorat Jenderal Peternakan, maka dengan Keputusan Presiden tersebut, nomenklatur Jawatan Kehewanan disesuaikan menjadi Jawatan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

        Dengan meningkatnya urusan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pembangunan,pada tahun 1975 terjadi perubahan struktur instansi otonom dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 107/A/V/18/SK/1975, tentang perubahan Jawatan (Otonomi) menjadi Dinas. Maka sejak itu Jawatan Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi DinasPeternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

         Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Dati I Jawa Barat Nomor 6 tahun 1979, tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Provinsi Dati I Jawa Barat, kemudian dengan keluarnya Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1980, tentang petunjuk pelaksanaan mengenai pembentukan susunan organisasi dan tata kerja peternakan,maka struktur dinas disesuaikan kembali melalui Peraturan Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1983, tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat Jawa Barat, dengan sub sistem organisasi Dinas terdiri atas :

    1. Kepala Dinas;
    2. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi :
              2.1. Subag Kepegawaian;
              2.2. Subag Perlengkapan;
              2.3. Subag Umum;
         
          3. Subag Humas; Sub Dinas Teknis yang terdiri atas :


              3.1. Sub Dinas Bina Program;

              3.2. Sub Dinas Produksi;
              3.3.
    Sub Dinas Bina Usaha;
              3.4. Sub Dinas Kesehatan Hewan;
              3.5. Sub Dinas Penyuluhan;
              3.6. Sub Dinas  Pengembangan dan Penyebaran Ternak

         Untuk sub sistem tatalaksana pemerintahan mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang intinya penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara sentralistik (terpusat) dengan Gubernur juga merangkap sebagai Kepala Daerah, sehingga seluruh Daerah Tingkat II juga bertanggung Jawab Kepada Gubernur, dan untuk bidang peternakan melalui Dinas PeternakanProvinsi Jawa Barat.

           Dengan terbitnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/12/94, tentang Penyerahan sebagain urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian kepada Daerah Tingkat II,untuk bidang peternakan yang diserahkan adalah sebagai berikut :

    1. Pengujian dan penerapan teknologi
    2. Sumber daya lahan, Penyebaran danpengembangan peternakan
    3. Perbibitan dan silsilah ternak
    4. Pakan ternak, dan tanah pengembalaan
    5. Obat Hewan
    6. Pembinaan alat dan mesin
    7. Peredaran dan mutasi ternak
    8. Kesehatan hewan
    9. Pelayanan dan perijinan usaha
    10. Pembinaan pemasaran
    11. Pembinaan manajemen usaha tani
    12. Tenaga kerja peternakan
    13. Data dan statistik peternakan
    14. Penyuluhan pertanian.
              Sejalan dengan penyerahan sebagain urusan kepada Kepala Daerah Tingkat II, maka struktur organisasi dinas berubah kembali, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1995, tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yaitu dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagaian urusan rumah tangga daerah di bidang peternakan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Adapun struktur organisasinya berubah menjadi : Kepala Dinas; Kepala Bagian Tata Usaha membawahi Subag Perencanaan, Subag Kepegawaian, Subag Perlengkapan, Subag Umum; dan 6 Sub Dinas Teknis yang terdiri atas : Sub Dinas Bina Produksi, Sub Dinas Bina Usaha, Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan, Sub DinasBina Penyuluhan, Sub Dinas Bina Pengembangan dan Penyebaran Ternak serta Unit Pelaksana Teknis Dinas.

                Perubahan Pemerintahan yang cukup besar terjadi setelah terbitnya Undang Undang 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju pemerintahan desentralisasi, yang lebih menitikberatkan fungsi dan kewengan lepada pemerintah kabupaten dan Kota dengan maksud lebih mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Undang-undang tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya di bidang pertanian, terdapat 12 kewenangan peternakan yang harus di laksanakan Provinsi yaitu :

    1. Penetapan standar pelayanan minimaldalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
    2. Penetapanstandar pembibitan/pembenihan pertanian.
    3. Penetapanstandar teknis minimal RPH, Rumah Sakit Hewan dan satuan pelayanan peternakanterpadu.
    4. Penyelenggaraanpendidikan danpelatihan SDM aparat pertanian teknis fungsional,keterampilan dan diklatkejuruan tingkat menengah.
    5. Promosi ekspor komoditas pertanianunggulan Daerah Provinsi
    6. Penyediaandukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang pertanian.
    7. Pengaturandan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular.
    8. Pengaturanpenggunaan bibit unggul pertanian
    9. Penetapan kawasan pertanian terpaduberdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota.
    10. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota.
    11. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan,hama dan penyakit di bidang peternakan.
    12. Pemantauan,peramalan dan pengendalian serta penanggukangan eksplosiorganismepengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian.
         Untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi maka terjadi pula penyesuaian instansi/dinas-dinas ditingkat Provinsi, dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 No 5 Tahun 2002 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok : Merumuskan kebijakan Operasional di bidang peternakan yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

    Adapun fungsi yang dimilikinya adalah dalam rangka :

    1. Perumusan kebijakan operasional dibidang peternakan;
    2. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang peternakan
    3. Fasilitasi pelaksanaan tugas dibidang peternakan meliputi program, perbibitan, pengembangan peternakan,kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta UPTD;
    4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.
             Dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas, Kepala Dinas dibantu oleh,1 (satu) orang Wakil Kepala, 5 (lima) orang Kepala Sub Dinas, 1 (satu)orang Kepala Bagian Tata Usaha, 15 orang Kepala Seksidan 3(tiga) orang Kepala Sub Bagian.

           Selain perangkat diatas, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat  berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat,  maka Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai perangkat Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD) setingkat eselon III, yang terdiri dari 8 (delapan) UPTD yaitu 5(lima) UPTD pengembangan,2 (dua) UPTD pelayanan dan 1 (satu) UPTD pelatihan, yaitu :
     
    1. UPTD pengembangan Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
    2. UPTD Pengembangan Balai Perbibitan Ternak Sapi Perah Cikole Kab. Bandung;
    3. UPTD Pengembangan Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Perah Bunikasih Kab. Cianjur;
    4. UPTD Pengambangan Balai Pengembangan Ternak Domba Margawati Kab. Garut dengan instalasi SPTD Trijaya Kab. Kuningan ;
    5. UPTD Pengembangan Balai Pengembangan  Perbibitan Ternak Sapi Potong Kab. Ciamis;
    6. UPTDPelayanan Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Cikole Kab. Bandung dengan instalasi Check Point BanjarKab. Ciamis, Check Point Losari Kab. Cirebon, danLaboratorium Kesehatan Hewan Kab. Majalengka;
    7. UPTD Pelayanan Balai Pengujian Sarana Produksi Peternakan Cikole Kab. Bandung;
    8. UPTD Pelatihan Balai Pelatihan Peternakan Cikole Kab. Bandung.
            Sesuai dengan Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka  Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat merupakan instansi teknis daerah provinsi yang menangani bidang peternakan dalam mengkoordinasikan dan menfasilitasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan peternakan di Jawa Barat.
     
           Dengan Mengacu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

           Dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas, Kepala Dinas dibantu oleh,1 (satu) orang Sekretaris yang membawahi subid Perencanaan, subid Keuangan dan subid Umum, 4 (empat) orang Kepala Bidang dan12 orang Kepala Seksi dengan rincian sbb:
     

    1.     Kepala

    2.     Sekretariat, membawahkan :

           2.1.     Subbagian Perencanaan

           2.2.     Subbagian Keuangan

           2.3.     Subbagian Kepegawaian dan Umum

    3.     Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan

           3.1.     Seksi Penataan Kawasan

           3.2.     Seksi Teknologi Alat dan Mesin

           3.3.     Seksi Data Dan Informasi

    4.     Bidang Produksi Membawahkan :

           4.1.     Seksi Pembibitan

           4.2.     Seksi Pakan ternak

           4.3.     Seksi Budidaya

    5.     Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan

           5.1.     Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

           5.2.     Seksi Pengamatan penyakit dan Pengawasan obat Hewan

           5.3.     Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

    6.     Bidang Pengembangan Usaha, Membawahkan:

           6.1.     Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan

           6.2.     Seksi Paska Panen dan Pengolahan

           6.3.     Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil

    Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD) setingkat eselon III tidak mengalami perubahan yakni terdiri dari 8 (delapan) UPTD yaitu 5(lima) UPTD pengembangan, 2 (dua) UPTD pelayanan dan 1 (satu) UPTD pelatihan.

PERATURAN PERUNDANGAN

    1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
    2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
    3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3492);
    4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pemberantasan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
    5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253):
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan.
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.
    9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Peternakan.
    10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952):
    11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
    12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
    13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerag (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
    14. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam
    15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyenggaraan Pemerintahan Daerah;
    16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
    17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
    18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D);
    19. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 54/kpts/UM/1981 tentang Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur Bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku;
    20. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 398/kpts/UM/1981 tentang Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan Bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku;
    21. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 928a/kpts/UM/11/1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam;
    22. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 928/kpts/org/11/1981 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pusat Satuan Tugas Pelaksanaan Pusat dan Satuan Pelaksanaan Daerah, Pelaksana Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1981;
    23. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 928c/kpts/UM/11/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1981;
    24. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/kpts/UM/6/1981 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
    25. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/kpts/UM/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
    26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
    27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 418/kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Kambing/Domba yang baik (Good Farming Ractice);
    28. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 421/kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Kuda yang baik (Good Farming Ractice);
    29. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 423/kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Babi yang baik (Good Farming Ratice);
    30. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 425/kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Ayam Petelur yang baik (Good Farming Ractice);
    31. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/kpts/PD.430/6/2005 tentang Pedoman Budidaya Ternak Itik yang baik;
    32. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/kpts/PD.430/6/2006 tentang Pedoman Budidaya Ternak Ayam Ras yang baik;
    33. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian Nomor 40/kpts/UM/2/1975 tentang Perijinan dan Pengawasan Atas Pembuatan Peredaran dan Peredaran dan Penyimpanan Ransum Makanan Ternak;
    34. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep/MK/III/11/1975 tentang Pemberian Pembebasan Seluruhnya/ Sebagian Bea Masuk dan Pajak Penjualan Impor Atas Impor Vaccin dan Sera, Obat-obatan dan Bahan Obat-obatan Khusus untuk Hewan;
    35. Daftar Lampiran I. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-130/MK/III/11/1975 tanggal 17 November 1975;
    36. Daftar Lampiran II. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-130/MK/III/11/1975 tanggal 17 November 1975;
    37. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 50/kpts/DJP/Deptan/1976 tentang Pelarangan Pengeluaran Sapi dari Pulau Bali ke Pulau Lombok;
    38. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 686/kpts/UM/1976 tentang Larangan Pemasukan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan dari Negara Philipina;
    39. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/kpts/TN/529/1976 tentang Syarat-syarat Rumah Potong Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;
    40. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/kpts/Ditjen/1976 tentang Pengeluaran Daging dari Pulau Jawa dan Bali ke Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera;
    41. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 539/kpts/UM/12/1977 tentang Peraturan Perijinan Pembuatan, Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan;
    42. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/kpts/UM/4/1978 tentang Daerah Pulau Bali dan Pulau Madura Bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku;
    43. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/kpts/UM/op/5/1978 tentang Peraturan Penolakan Penyakit dan Karantina Hewan;
    44. Surat Keputusan Menteri Bersama Menteri Kesehatan RI, Menteri Pertanian RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 279A/Men.Kes/SK/VIII/1978, 522/kpts/UM/8/1978, 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
    45. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 358/Kpts/DJP/Deptan/1978 tentang Tata Cara Pendaftaran Obat Hewan;
    46. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 107/Kpts/DJP/Deptan/1979 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Permohonan Ijin Usaha Pembuatan, Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan;
    47. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 108/Kpts/DJP/Deptan/1979 tentang Pengawasan Atas Pembuatan, Penyediaan, Peredaran dan Pemakaian Obat Hewan;
    48. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 139/KMK.05/1979 tentang Pemberian Pembebasan Seluruh/Sebagian Bea Masuk dan PPN Impor Atas Pemasukan Vaccin dan Sera, Obat-obatan dan Bahan Baku Obat-obatan Khusus untuk Hewan;
    49. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 106/kpts/Deptan/1980 tentang Pedoman Peredaran Obat Hewan dan Persyaratan Perlengkapan Importit, Distribusi/Grosir Obat Hewan;
    50. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 107/kpts/Deptan/1980 tentang Pedoman Pemakaian Obat Keras untuk Hewan;
    51. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 108/kpts/DJP/Deptan/1980 tentang Peredaran Obat Hewan Bagi Pedagang Pengecer;
    52. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 109/kpts/DJP/Deptan/1980 tentang Syarat-syarat Pembungkusan dan Penandaan Obat Hewan;
    53. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 178/kpts/DJP/Deptan/1980 tentang Syarat-syarat Pabrik Obat Hewan;
    54. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 179/kpts/DJP/Deptan/1980 tentag Klasifikasi Obat Hewan;
    55. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 274/kpts/DJP/Deptan/1980 tentang Syarat-syarat Teknis pada Perusahaan Peternakan Ayam Bibit;
    56. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 406/kpts/org/6/1980 tentang Syarat-syarat, Tatacara Permohonan dan Pemberian Ijin Usaha Peternakan;
    57. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 19/OT.210/Kpts/1996 tanggal 28 Februari 1996 tentang Tata Cara dan Syarat Pelatihan serta Penyelenggaraan Inseminasi Buatan.
    58. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 289/Kpts/DJP Deptan/1996 tanggal 1 Mei 1996 tentang Pedoman Pengawasan dan Standar Mutu Bibit Anak Ayam Ras Niaga atau Final.
    59. Keputusan Direktur Jeneral Peternakan Nomor 75/OT.210/Kpts/1996 tanggal 5 Desember 1996 tentang Petunjuk Pengendalian Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis).
    60. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 774/kpts/DJP/Deptan/1982 tentang Syarat-syarat Teknis Perusahaan Peternakan Ayam Petelur atau Ayam Pedaging.

Renja 2009

RENJA 2013

  • Memasuk periode pembangunan Tahun 2013 di Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi JawaBarat menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja). Proses penyusunan Renja yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan peternakan di Jawa Barat diawali dengan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa BaratTahun 2013 dan Rencana Kerja Kementerian Pertanian 2013, mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan  pembangunan peternakan di Jawa Barat yang sesuai dengan potensi sumber daya tersedia, mengakomodasikanpencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD, serta dengan tetap menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan didalam RPJMD dan Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013.


    Files Download : RENJA_Disnak_2013_Jadi.pdf

SELAYANG PANDANG

  •          Perkembangan dunia informasi melalui Teknologi Informasi (TI) saat ini berada pada posisi yang mencengangkan, dunia tanpa informasi adalah dunia yang gelap, kecepatan memperoleh informasi adalah sesuatu yang lumrah dan dibutuhkan dalam pergaulan global. Ketertinggalan menguasai informasi akan menyebabkan keterbelakangan, informasi dibelahan dunia manapun harus mudah diperoleh sehingga dimanapun kejadian yang ada, kami tahu.

             Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen untuk mengembangkan website sebagai salah satu sarana penunjang dalam memanfaatkan teknologi informasi, termasuk didalamnya beberapa sumber daya (resources) yang terkait dengan teknologi informasi, berupa server, aplikasi, database, dan perangkat lainnya, seperti router, firewall dan switch. Setiap unit kerja lingkup Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai jaringan menggunakan wire-based dengan bandwidth internet 5 Mbps  di gunakan kurang lebih 100 komputer, dan 2 Mbps yang di alokasikan oleh Diskominfo Jawa Barat untuk menunjang kinerja dari aplikasi-aplikasi online yang terhubung ke Pemda Jabar.


    Pengelolaan website Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat ditekankan kepada :

    1. Updating content (data selalu di update)
    2. Struktur Website (sangat terbuka)
    3. Website yang berkonsep masa depan
    4. Pemantauan kondisi 24 jam, dan
    5. Konsistensi serta komitmen.
    Sedangkan teknologi website yang dikembangkan berkonsep pada :

    1. Single entry for many purposes
    2. Integrated system
    3. Data Localization
    4. Internal Bandwidth Efficiency

    Menu website terdiri dari 4 (empat) menu, yaitu :

    1. Menu Utama
    2. Informasi
    3. Ragam
    4. Tentang Website

    Tambahan menu baru yang bertujuan melayani publik, diantaranya :

    1. Info Harga Bulanan
    2. Info Harga Harian
    3. Forum Konsultasi
    4. Kontak Bisnis
    5. e-Commerce

    Apabila anda penasaran tentang website Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, kunjungi selalu situs kami di www.disnak.jabarprov.go.id, karena situs kami adalah jendela peternakan memandang dunia. Terima Kasih

ACTION PLAN

  •   Permasalahan Ekonomi Jawa Barat :

    1. Index Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2009 sebesar 71,50 (angka sangat sementara, sumber BPS Jawa Barat),
    2. Ketahanan pangan dan keberdaulatan pangan untuk menjawab tuntutan penduduk diatas 42 juta jiwa,
    3. Kemiskinan yang masih mendera (11,67 % dari total penduduk Jawa Barat, BPS, Bapeda Jawa Barat);
    4. Penggangguran yang diprediksi akan bertambah karena pukulan dunia industri (10,96 %penggangguran, BPS, Bapeda Jawa  Barat);
    5. Rusaknya lingkungan yang telah mengakibatkan banjir, longsor dan bencana alam lainnya.

    Dalam konteksitas dan konvergenitas pertumbuhan  ekonomi telah digulirkan "common goals" yang terdiri dari 8 (delapan)  pokok meliputi :

    1.     Peningkatan kualitas dan produktivitas SDM,
    2.     Ketahanan pangan fokus pada komoditas beras, jagung, kedelai dan ketersediaan protein hewani,
    3.     Peningkatan daya beli masyarakat,
    4.     Peningkatan kinerja aparatur,
    5.     Penanganan pengelolaan bencana,
    6.     Pengendalian dan pemulihan kualitas lingkungan,
    7.     Pengembangan infrastruktur dan
    8.     Kemandirian energi dan air baku.

    Kondisi Existing Sektor Peternakan Jawa Barat

    1. Produksi peternakan yang dihasilkan belum seluruhnya dapat memenuhi kebutuhan terutama pada komoditas daging sapi;
    2. Belum mampu "mensejahterakan" para pelakunya khususnya pada usaha ternak domba dengan potensi populasi yang ada;
    3. Ancaman terhadap usaha peternakan terus meningkat seperti masih merebaknya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
    4. Masih tingginya tingkat ketergantungan sarana produksi budidaya peternakan dari luar;
    5. Kurang tersedianya permodalan usaha yang mampu diakses oleh para pelaku peternakan di Jawa Barat.

    Obsesi
    "Mengharmonisasikan dalam suatu  kesatuan pandang dan suatu kultur kebersamaan dari seluruh komponen/sendi-sendi  masyarakat peternakan Jawa Barat diwujudkan dalam suatu gerak langkah  produktif, efektif, efisien berkelanjutan yang berakibat pada peningkatan daya  saing dalam tatanan Nasional maupun global".

    Kebijakan
    Sebagai fasilitator, motivator,  stabilisator dan dinamisator, maka terhadap aparat Peternakan akan diterapkan  "Island of Integrity" dengan melakukan reformasi birokrasi yang meliputi :

    1.     Pembentukan  SDM agar lebih profesional;
    2.     Tatalaksana  dan organisasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
    3.     Meningkatkan  kinerja untuk mengoptimalkan kapasitas organisasi dan;
    4.     Percepatan  pemberantasan korupsi.

    Alat verifikasi untuk pelaksanaan rencana kerja  dalam perwujudan visi :

    1.     Populasi ternak  dan tingkat ketersediaan produk peternakan;
    2.     Kecukupan  konsumsi dan ketahanan pangan berbasis protein hewani asal ternak;
    3.     Tingkat  kontribusi sektor peternakan terhadap perekonomian Jawa Barat; dan
    4.     Perwujudan  agribisnis peternakan Jawa Barat memiliki keunggulan kompetitif.

    Dengan demikian kebijakan pembangunan peternakan  di Jawa Barat diarahkan pada optimalisasi, potensi dasar daerah untuk :

    1.     Mengurangi  jumlah penduduk miskin melalui aktivitas ekonomi berbasis sumberdaya lokal,
    2.     Perluasan lapangan  kerja berbasis agribisnis peternakan,
    3.     Meningkatkan  produktivitas usaha,
    4.     Meningkatkan  nilai tambah dan meningkatnya daya saing produk industri manufaktur yang  berbahan baku lokal.

    Strategi

    1.     Arah pengembangan budidaya dan wilayah peternakan secara kompherensif;
    2.     Arah pengembangan kelembagaan peternakan;
    3.     Arah pengembangan produk peternakan yang bernilai tambah;
    4.     Arah pengembangan SDM yang profesional dan kompeten.

    Kebijakan dalam Pembangunan Peternakan Jawa Barat

    1.     Mengurangi jumlah penduduk miskin melalui aktivitas ekonomi agribisnis peternakan berbasis sumber daya lokal;
    2.     Perluasan lapangan kerja pada sub sektor peternakan yang berbasis AGRIBISNIS;
    3.     Meningkatkan produktivitas usaha dan tingkat efisiensi;
    4.     Meningkatkan nilai tambah dan meningkatnya daya saing produk industri manufaktur yang berbahan baku lokal;
    5.     Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur peternakan yang terbebaskan dari KKN;

    Program-program   

    1.         Program Peningkatan Produksi;  
    2.         Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 
    3.         Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit  Ternak;  
    4.         Program Pemberdayaan Sumber Pertanian; 
    5.         Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan; 
    6.         Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;  
    7.         Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;  
    8.         Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 
    9.         Program Pelayanan Administrasi;  
    10.         Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
    11.         Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;  
    12.         Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;

    Untuk mengimplementasikan ke 12 (dua belas) program tersebut diatas dalam  6 (enam) bulan kedepan dapat kami sebutkan sebagai berikut :
    1.  Konsolidasi umum  internal membangun kembali "kultur kebersamaan" dan kinerja dalam suatu  pemahaman untuk menjalankan visi dan misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat,  RPJMD, Renja, Road Map dan Rencana Induk dalam suatu pemahaman dan kompherensif  pada  seluruh pegawai jajaran Dinas Peternakan;

    2.  Memantapkan jejaring kerja  (Networking) dengan stakeholder peternakan dalam berbagi peran dan tanggung  jawab yang jelas, yang ditempuh antara dengan :

              2.1. MOU  dengan kabupaten/kota

              2.2. Membuat  kesepakatan bersama antara Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan  Penanggung Jawab Fungsi           Peternakan  di  Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam pembagian peran untuk pencapaian sasaran  Jawa Barat dan pelaksanaan kegiatan tahun 2009;

            
              2.3. Kemitraan  swasta/dunia usaha dengan peternak dari segmen hulu sampai ke hilir,  Kesepakatan  terbangunnya rencana bersama dalam kemitraan pembangunan peternakan melalui  sistem inti plasma usaham peternakan antara masyarakat dan swasta.

            
             2.4. Peningkatan peran serta organisasi profesi/asosiasi  secara lebih aktif. Kesepakatan  agenda bersama untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan  peternakan tahun 2009 di Jawa Barat 


    3.  Meningkatkan  profesionalisme dan kompetensi aparat melalui  pelatihan-pelatihan/kursus-kursus, bimtek- bimtek serta pembinaan-pembinaan  internal yang lebih intens serta menerapkan prinsip-prinsip "Rewards and  punishment" yang nyata dan adil dengan tetap menerapkan pembinaan-pembinaan  yang edukatif secara andragogy

    4.  Penguatan Sarana prasarana UPTD


         4.1. Pengembangan SDM di UPTD
        
         4.2. Penataan tatalaksana kinerja UPTD  dalam rangka peningkatan produktivitas fungsi  UPTD pembibitan melalui upaya pencapaian
    parameter teknis pembibitan serta  penetapan Skala Prioritas Teknologi, Produksi Bibit Ternak unggul, Produksi  Bibit HMT, dan Fungsi UPTD Pelayanan (Peningkatan jumlah dan akurasi Pengujian  Penyakit Hewan dan Kesemavet, pengujian bahan pakan serta peningkatan jumlah dan  kualitas latihan)


         4.3. Percontohan penerapan teknologi dan usaha peternakan

         4.4. Desiminasi rekomendasi teknologi tepat guna

         4.5. Penetapan kelompok-kelompok sasaran pembinaa
         4.6. Pengembangan kerjasama UPTD dengan UPT Dirjenak,  Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian

    5. Penguatan "database" peternakan  dengan memanfaatkan IT (Information Technology) yang komprehensif,  spasial yang berbasis peta menuju paradigma baru yaitu peternakan yang partisipatif berbasis data yang mengacu kepada  Rencana Induk Pembangunan Peternakan s.d 2025, Road Map Komoditas Unggulan dan Rencana Strategik Dinas Peternakan  Provinsi Jawa Barat;

     6. Menunjang Program Unggulan Pemerintah Daerah seperti Gemar  A, B, C; melalui pembinaan  kelompok-kelompok penerima program Gemar dan Pendampingan usaha melalui  penempatan Sarjana Pendamping ; menunjang keberhasilan pelaksanaan Program  Pertanian Terpadu ; Persiapan Pengembangan Agribisnis Domba berskala ekspor di lokasi-lokasi kawasan percontohan.

    7. Pengawalan  secara aktif program-program unggulan dan Pusat seperti Percepatan Pencapaian  Swasembada Daging Sapi (P2SDS), Restrukturisasi Perunggasan, Revitalisasi,  Perusuan Dalam Negeri, Sarjana Membangun Desa (SDM), Peningkatan Nilai Tambah  sesuai dengan permintaan pasar, pengembangan sentra-sentra produksi peternakan  berbasis lahan peternakan, Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dan  Lembaga Mandiri  Mengakar di Masyarakat  (LM3)

    8. Mendokumentasikan seluruh  komitmen-komitmen yang telah dibuat dan masih perlu ditindaklanjuti. seperti program-program kerja, petunjuk-petunjuk pelaksanaan, SOP (Standard  Operasional Procedure). Penetapan jadwal  dan sasaran kegiatan secara terpadu, serta Inventarisasi pengadaan barang dan  jasa

    9. Melakukan inventarisasi,  pelaporan/evaluasi, pemantapan dan pengembangan program-program/kegiatan yang  telah  dilaksanakan

    10. Mempersiapkan  data untuk bahan Penyusunan Tata Ruang, dimana sudah ada kepastian lokasi  pengembangan peternakan;

    11. Mempersiapkan bahan legislasi dan  peraturan yang mampu menjadi payung hukum dalam melaksanakan bentuk-bentuk  kerjasama dan kemitraan khususnya antara Dinas Peternakan/UPTD dengan  masyarakat sebagai penarik manfaat

    12. Fasilitasi dunia  usaha dan sumber permodalan untuk terakses oleh petani secara benar dan  memberikan pemahaman masyarakat untuk aksesibilitas antara penyalur dan  pengguna (user)

    13. Pelaksanaan  pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku  secara jujur, transparan serta menghindari adanya KKN sehingga betul-betul  memenuhi asas manfaat bagi negara dan masyarakat.

Renja 2011

REVISI RENSTRA 2008 - 2013

  • Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan strategi pembangunan nasional harus memperhitungkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

    Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 yang dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas fokok dan fungsi dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, sehingga terdapat keterkaitan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan kebutuhan dan potensi daerah serta kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Nasional



    Files Download : Renja_20111.pdf

Visi Misi

  • VISI JAWA BARAT

    “Dengan Iman dan  Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia"

    MISI JAWA BARAT

    1.  Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing.
    2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah
    3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari
    4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik
    5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan

    VISI PEMERINTAH JAWA BARAT

    “Tercapainya  Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera"

    MISI PEMERINTAH JAWA BARAT

    1. Mewujudkan sumberdaya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing
    2. Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal
    3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah
    4. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan
    5. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi

    VISI DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT


    "Menjadi Dinas yang Memberdayakan Sumberdaya Domestik menuju Ketahanan Pangan Asal Ternak serta Kesejahteraan Masyarakat Peternakan Jawa Barat"

    MISI DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT

    1. Melayani masyarakat peternakan di Jawa Barat dengan profesional melalui kemitraan strategis;
    2. Memfasilitasi pengembangan kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan; dan
    3. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan status kesehatan masyarakat veteriner, ketahanan dan keamanan pangan asal hewan.

Struktur Organisasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2011


  • URAIAN

    DASAR PERTIMBANGAN

    SUMBER DATA

    Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur peternakan

      Alasan

       Pembangunan aparatur negaraantara lain mencakup aspek peningkatan kapasitas SDM aparatur dan kualitas pelayanan publik.

       Kualitas dan kompetensi aparatur perlu terus ditingkatkan sejalan dengan tuntunan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta pemahaman terhadap peraturan administrasi maupun teknis

       Kebijakan kepegawaian diantaranya adanya tuntutan pegawai yang professionalisme dan mempunyai karakter disiplin didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

      Manfaat

    Meningkatnya kemampuan dan motivasi 319 orang aparatur Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat yang tersebar di Dinas Peternakan Provinsi dan 8 UPTD dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

     

    Sekretariat

    Dinas Peternakan P

RENJA 2012

  • Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, merupakan dokumen perencanaan pembangunan peternakan di Jawa Barat sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 dan Rencana Kerja Kementerian Pertanian 2012.

    Files Download : RENJA_2012.doc

Renja 2014

  • Pembangunan sektor peternakan Jawa Barat memiliki dua dimensi yang secara normatif tentunya akan menjadi koridor kegiatan-kegiatan pembangunan. Pertama, peternakan merupakan salah satu sektor yang menjadi bagian yang terintegrasi dengan struktur ekonomi Jawa Barat. Konsekuensinya, arah pembangunan sektor peternakan akan mengacu kepada tujuan pembangunan ekonomi Jawa Barat secara keseluruhan. Kedua, peternakan merupakan salah satu komponen dari sektor pertanian, baik didalam lingkup Jawa Barat ataupun Nasional. Seperti sebelumnya, pembangunan peternakan Jawa Barat pun juga harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan koridor pembangunan pertanian regional dan nasional.

    Files Download : Renja 2014 PDF.rar