Pengantar Kadisnak

  • KATA PENGANTAR KADISNAK JABAR


    Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perkembangan Internet yang sangat pesat telah membuat dunia baru, yang kita sebut “Dunia Maya”.  Melalui dunia maya kita dapat mengetahui berbagai macam data dan informasi serta aktifitas yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga. Semuanya dapat dilayani oleh Internet melalui aplikasi yang disebut website.
    Website merupakan keseluruhan halaman-halaman webs yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi dan dibangun atas banyak halaman web yang saling berhubungan.
    Sehubungan dengan pentingnya  data dan informasi pembangunan peternakan agar dapat disajikan secara lebih cepat, tepat, dan terkini, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2005 telah membangun website dengan alamat situs www.disnak.jabarprov.go.id.
    Kami memiliki komitmen untuk dapat menyajikan data dan informasi pembangungan peternakan secara berkala dan rutinitas. Keseriusan kami dalam mengelola website tersebut diantaranya dapat terlihat dengan tetap eksisnya website Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat selama 9 tahun, yang dibuktikan dengan updatenya data maupun informasi setiap saat.
    Penghargaan Kementerian Pertanian RI terhadap website Dinas Peternakan membuktikan keseriusan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan menjadi Juara II Lomba Situs Web SKPD Lingkup Pertanian Provinsi pada tahun 2006, dan pada tahun  2007, 2008, dan 2009 sebagai Juara I Lomba sebagaimana diatas. Untuk tahun 2010 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mendapat penghargaan sebagai OPD yang menjadi Juara I secara berturut-turut selama 3 tahun.
    Konten yang disajikan dalam website kami bersifat dinamis dan statis. Untuk konten yang dinamis, website kami menyediakan konten atau isi yang selalu berubah-ubah setiap saat, seperti informasi harga harian ternak dan hasil ternak serta konten berita, kami juga menyediakan fasilitas untuk stakeholders terkait dengan penyajian konten kontak bisnis dan forum konsultasi. Adapun konten yang bersifat statis, merupakan konten dalam website yang sangat jarang diubah. Misalnya struktur organisasi, peraturan atau kebijakan dan informasi lainnya yang tidak bersifat dinamis.
    Dengan kemajuan informasi melalui media sosial, saat ini kami memanfaatkannya dengan me-link-an website Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat ke facebook dan twitter, serta website kami dapat diakses melalui media smartphone seperti Android, Blackberry, dan iOS-Apple.
    Semoga keberadaan Website kami, dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan berkontribusi dalam penyebaran informasi pembangunan peternakan di Jawa Barat melalui media elektronik.




                                                                          Ir Dody Firman Nugraha
                                                                             Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat


Sejarah

  • SEJARAH DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT

                 Organisasi/Instansi pemerintah yang menangani urusan/fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Jawa Barat sudah berdiri sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, yaitu tercatat mulai berdiri pada tahun 1932 dengan nama Provinciale Veeart Senijkundige Diesnst yang berkedudukan di Bandung, dikepalai oleh seorang Inspektur berkebangsaan Belanda dan dibantu oleh pegawai sebanyak 46 orang, dengan wilayah kerja meliputi Jawa Barat dan Jakarta. Organisasii ni mempunyai tugas memfasilitasi masyarakat dalam hal pencegahan/pemberantasan penyakit hewan dan peningkatan produksi ternak, serta penyediaan kesehatan produk ternak(RPH) di Jawa Barat dan Jakarta. Pada masa tersebut pemerintah Belanda cukup tinggi perhatiannya dalam pengembangan budidaya peternakan milik masyarakat,dicirikan dengan berbagai kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang kehewanan antara lain berisi tentang :      

    1. Penetapan tanah pangonan disetiap desa, sebagai lahan yang diperuntukan bagi pengembalaan ternak-ternak milik masyarakat desa, dan tanah tersebut merupakan tanah fasilitas umum yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan;    
    2. Pengangkatan Mantri Hewan di setiap Kecamatan,yang bertugas untuk melayani dan menjaga kesehatan ternak milik masyarakat;                                                
    3. Pelarangan pemotongan betina produktif hewan bertanduk yang bermaksud meningkatkan populasi ternak.
                 Pada awal masa kemerdekaan, organisasi kehewanan ini menjadi Jawatan Pertanian Republik Indonesia, merupakan instansi vertikal (Pusat) dibawah Kementerian Kemakmuran.Kebijakan dan program dari Jawatan Pertanian tersebut adalah dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan petani/masyarakat, yang meliputi usaha-usaha pertanian rakyat, perkebunan, perikanan darat, kehewanan danpenyaluran bahan makanan.

              Berawal dari pembentukan Provinsi Jawa Barat pada tahun 1950 melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950. Undang-undang tersebut memberikan urusan yang menjadi kewenangan pangkal daerah, diantaranya adalah urusan kehewanan. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan dalam lapangan kehewanan kepada Provinsi Jawa Barat yang meliputi urusan-urusan: Usaha pemasukan bibit ternak dari luar provinsi,  Usaha mempeternakan atau menyediakan bibit ternak untuk dibagi-bagikan di luar provinsi, Mengadakan pertemuan-pertemuan dan tindakan-tindakan lain dalam urusan peternakan, termasuk juga ternak jenis unggas yang mempengaruhi lingkungan yang lebih luas dari daerah. Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut diatas wilayah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara (DPDS) Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat resmi berdiri, sedangkan  untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pertanian ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pemerintahan Daerah Sementara (DPDS) Provinsi Daerah Jawa Barat Nomor 3/UPO/1952 dibentuklah Jawatan Pertanian Rakyat dan Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4 Juni1952

               Jawatan Kehewanan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat merupakan instansi otonom Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan sub sistem unit kerja bawahannya adalah sebagai berikut :

    1. Jawatan Kehewanan Daerah Banten,meliputi Wilayah Serang, Pandeglang dan Lebak,berkedudukan di Serang dipimpin oleh Drh. Sungkawa Nitibaskara.
    2. Jawatan Kehewanan Daerah Cirebon,meliputi wilayah Cirebon, Majalengka,Kuningan dan Indramayu, berkedudukan di Cirebon dipimpin oleh Drh.Sutrisno.
    3. Jawatan Kehewanan Daerah Priangan Barat, meliputi wilayah  Bandung, Sumedang dan Garut berkedudukan di Bandung dipimpin oleh Drh. Suyono dibantu oleh Drh. Hutabarat.
    4. Jawatan Kehewanan Daerah Priangan Timur, meliputi Tasikmalaya dan Ciamis,berkedudukan di Tasikmalaya, dipimpin oleh Drh. Ismail.
               Jawatan kehewanan daerah tersebut diatas merupakan perwakilan dari Jawatan Kehewanan Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat.

              Selain sebagai instansi otonom, Jawatan Kehewanan Provinsi juga masih mempunyai hubungan vertikal dengan Pusat melalui Kementrian Pertanian, sehingga program dan kebijakannya mengacu kepada Rencana Kerja Istimewa (RKI) dari Pemerintah Pusat. Salah satu kegiatan yang dibiayai Pemerintah Pusat adalah pembentukan Pembibitan Ternak dengan sebutan Vokstation/Taman Ternak. Dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat, yang berfungsi sebagai unit pelaksana pembibitan ternak, adapun UPT tersebut terdiri atas :

    1. Taman Ternak Cikole-Lembang untuk pembibitan ternak sapi perah
    2. Taman Ternak Ciseureuh-Cianjur untuk pembibitan ternak sapi perah
    3. Taman Ternak Jatiwangi-Majalengka untuk pembibitan ternak unggas
    4. Taman Ternak Ciumbuleuit-Bandung untuk pembibitan ternak unggas.

           Pada tahun 1961 terjadi perubahan pelaksanaan kepemerintahan, yaitu penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya melalui Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor15/PD-DPRD-GR/1961, tentang Penyerahan urusan-urusan dalam lapangan kehewanan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II/Kota praja di seluruh Jawa Barat.  

    Untuk penyerahan urusan peternakan yang diserahan ke Kabupaten/Kotamadya meliputi :

    1. Urusan memajukan peternakan,termasuk ternak unggas
    2. Urusan kesehatan ternak, dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu, sepanjang urusan ini belum menjadi urusan Daerah tersebut
    3. Usaha-usaha tentang pemeriksaan pengangkutan hewan-hewan, memperlindungi dan mencegah serta mengawasi penganiayaan-penganiyaan hewan.

        Dengan telah diserahkannya sebagain urusan lapangan kehewanan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya diseluruh JawaBarat, maka sejak saat itu terbentuk pula Jawatan Kehewanan di DT II Kabupaten/Kotamadya diseluruh Jawa Barat sebagai instansi Otonom Tingkat II.

           Pada tahun 1968 melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 yang merubah nama /istilah Direktorat Jenderal Kehewanan pada Departemen Pertanian menjadi Direktorat Jenderal Peternakan, maka dengan Keputusan Presiden tersebut, nomenklatur Jawatan Kehewanan disesuaikan menjadi Jawatan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

        Dengan meningkatnya urusan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pembangunan,pada tahun 1975 terjadi perubahan struktur instansi otonom dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 107/A/V/18/SK/1975, tentang perubahan Jawatan (Otonomi) menjadi Dinas. Maka sejak itu Jawatan Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi DinasPeternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

         Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Dati I Jawa Barat Nomor 6 tahun 1979, tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Provinsi Dati I Jawa Barat, kemudian dengan keluarnya Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1980, tentang petunjuk pelaksanaan mengenai pembentukan susunan organisasi dan tata kerja peternakan,maka struktur dinas disesuaikan kembali melalui Peraturan Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1983, tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat Jawa Barat, dengan sub sistem organisasi Dinas terdiri atas :

    1. Kepala Dinas;
    2. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi :
              2.1. Subag Kepegawaian;
              2.2. Subag Perlengkapan;
              2.3. Subag Umum;
         
          3. Subag Humas; Sub Dinas Teknis yang terdiri atas :


              3.1. Sub Dinas Bina Program;

              3.2. Sub Dinas Produksi;
              3.3.
    Sub Dinas Bina Usaha;
              3.4. Sub Dinas Kesehatan Hewan;
              3.5. Sub Dinas Penyuluhan;
              3.6. Sub Dinas  Pengembangan dan Penyebaran Ternak

         Untuk sub sistem tatalaksana pemerintahan mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang intinya penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara sentralistik (terpusat) dengan Gubernur juga merangkap sebagai Kepala Daerah, sehingga seluruh Daerah Tingkat II juga bertanggung Jawab Kepada Gubernur, dan untuk bidang peternakan melalui Dinas PeternakanProvinsi Jawa Barat.

           Dengan terbitnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/12/94, tentang Penyerahan sebagain urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian kepada Daerah Tingkat II,untuk bidang peternakan yang diserahkan adalah sebagai berikut :

    1. Pengujian dan penerapan teknologi
    2. Sumber daya lahan, Penyebaran danpengembangan peternakan
    3. Perbibitan dan silsilah ternak
    4. Pakan ternak, dan tanah pengembalaan
    5. Obat Hewan
    6. Pembinaan alat dan mesin
    7. Peredaran dan mutasi ternak
    8. Kesehatan hewan
    9. Pelayanan dan perijinan usaha
    10. Pembinaan pemasaran
    11. Pembinaan manajemen usaha tani
    12. Tenaga kerja peternakan
    13. Data dan statistik peternakan
    14. Penyuluhan pertanian.
              Sejalan dengan penyerahan sebagain urusan kepada Kepala Daerah Tingkat II, maka struktur organisasi dinas berubah kembali, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1995, tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yaitu dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagaian urusan rumah tangga daerah di bidang peternakan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Adapun struktur organisasinya berubah menjadi : Kepala Dinas; Kepala Bagian Tata Usaha membawahi Subag Perencanaan, Subag Kepegawaian, Subag Perlengkapan, Subag Umum; dan 6 Sub Dinas Teknis yang terdiri atas : Sub Dinas Bina Produksi, Sub Dinas Bina Usaha, Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan, Sub DinasBina Penyuluhan, Sub Dinas Bina Pengembangan dan Penyebaran Ternak serta Unit Pelaksana Teknis Dinas.

                Perubahan Pemerintahan yang cukup besar terjadi setelah terbitnya Undang Undang 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju pemerintahan desentralisasi, yang lebih menitikberatkan fungsi dan kewengan lepada pemerintah kabupaten dan Kota dengan maksud lebih mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Undang-undang tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya di bidang pertanian, terdapat 12 kewenangan peternakan yang harus di laksanakan Provinsi yaitu :

    1. Penetapan standar pelayanan minimaldalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
    2. Penetapanstandar pembibitan/pembenihan pertanian.
    3. Penetapanstandar teknis minimal RPH, Rumah Sakit Hewan dan satuan pelayanan peternakanterpadu.
    4. Penyelenggaraanpendidikan danpelatihan SDM aparat pertanian teknis fungsional,keterampilan dan diklatkejuruan tingkat menengah.
    5. Promosi ekspor komoditas pertanianunggulan Daerah Provinsi
    6. Penyediaandukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang pertanian.
    7. Pengaturandan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular.
    8. Pengaturanpenggunaan bibit unggul pertanian
    9. Penetapan kawasan pertanian terpaduberdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota.
    10. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota.
    11. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan,hama dan penyakit di bidang peternakan.
    12. Pemantauan,peramalan dan pengendalian serta penanggukangan eksplosiorganismepengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian.
         Untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi maka terjadi pula penyesuaian instansi/dinas-dinas ditingkat Provinsi, dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 No 5 Tahun 2002 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok : Merumuskan kebijakan Operasional di bidang peternakan yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

    Adapun fungsi yang dimilikinya adalah dalam rangka :

    1. Perumusan kebijakan operasional dibidang peternakan;
    2. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang peternakan
    3. Fasilitasi pelaksanaan tugas dibidang peternakan meliputi program, perbibitan, pengembangan peternakan,kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta UPTD;
    4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.
             Dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas, Kepala Dinas dibantu oleh,1 (satu) orang Wakil Kepala, 5 (lima) orang Kepala Sub Dinas, 1 (satu)orang Kepala Bagian Tata Usaha, 15 orang Kepala Seksidan 3(tiga) orang Kepala Sub Bagian.

           Selain perangkat diatas, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat  berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat,  maka Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai perangkat Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD) setingkat eselon III, yang terdiri dari 8 (delapan) UPTD yaitu 5(lima) UPTD pengembangan,2 (dua) UPTD pelayanan dan 1 (satu) UPTD pelatihan, yaitu :
     
    1. UPTD pengembangan Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
    2. UPTD Pengembangan Balai Perbibitan Ternak Sapi Perah Cikole Kab. Bandung;
    3. UPTD Pengembangan Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Perah Bunikasih Kab. Cianjur;
    4. UPTD Pengambangan Balai Pengembangan Ternak Domba Margawati Kab. Garut dengan instalasi SPTD Trijaya Kab. Kuningan ;
    5. UPTD Pengembangan Balai Pengembangan  Perbibitan Ternak Sapi Potong Kab. Ciamis;
    6. UPTDPelayanan Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Cikole Kab. Bandung dengan instalasi Check Point BanjarKab. Ciamis, Check Point Losari Kab. Cirebon, danLaboratorium Kesehatan Hewan Kab. Majalengka;
    7. UPTD Pelayanan Balai Pengujian Sarana Produksi Peternakan Cikole Kab. Bandung;
    8. UPTD Pelatihan Balai Pelatihan Peternakan Cikole Kab. Bandung.
            Sesuai dengan Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka  Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat merupakan instansi teknis daerah provinsi yang menangani bidang peternakan dalam mengkoordinasikan dan menfasilitasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan peternakan di Jawa Barat.
     
           Dengan Mengacu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

           Dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas, Kepala Dinas dibantu oleh,1 (satu) orang Sekretaris yang membawahi subid Perencanaan, subid Keuangan dan subid Umum, 4 (empat) orang Kepala Bidang dan12 orang Kepala Seksi dengan rincian sbb:
     

    1.     Kepala

    2.     Sekretariat, membawahkan :

           2.1.     Subbagian Perencanaan

           2.2.     Subbagian Keuangan

           2.3.     Subbagian Kepegawaian dan Umum

    3.     Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan

           3.1.     Seksi Penataan Kawasan

           3.2.     Seksi Teknologi Alat dan Mesin

           3.3.     Seksi Data Dan Informasi

    4.     Bidang Produksi Membawahkan :

           4.1.     Seksi Pembibitan

           4.2.     Seksi Pakan ternak

           4.3.     Seksi Budidaya

    5.     Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan

           5.1.     Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

           5.2.     Seksi Pengamatan penyakit dan Pengawasan obat Hewan

           5.3.     Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

    6.     Bidang Pengembangan Usaha, Membawahkan:

           6.1.     Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan

           6.2.     Seksi Paska Panen dan Pengolahan

           6.3.     Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil

    Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD) setingkat eselon III tidak mengalami perubahan yakni terdiri dari 8 (delapan) UPTD yaitu 5(lima) UPTD pengembangan, 2 (dua) UPTD pelayanan dan 1 (satu) UPTD pelatihan.

PERATURAN PERUNDANGAN

    1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
    2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
    3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3492);
    4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pemberantasan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
    5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253):
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan.
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.
    9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Peternakan.
    10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952):
    11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
    12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
    13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerag (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
    14. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam
    15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyenggaraan Pemerintahan Daerah;
    16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
    17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
    18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D);
    19. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 54/kpts/UM/1981 tentang Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur Bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku;
    20. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 398/kpts/UM/1981 tentang Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan Bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku;
    21. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 928a/kpts/UM/11/1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam;
    22. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 928/kpts/org/11/1981 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pusat Satuan Tugas Pelaksanaan Pusat dan Satuan Pelaksanaan Daerah, Pelaksana Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1981;
    23. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 928c/kpts/UM/11/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1981;
    24. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/kpts/UM/6/1981 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
    25. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/kpts/UM/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
    26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
    27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 418/kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Kambing/Domba yang baik (Good Farming Ractice);
    28. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 421/kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Kuda yang baik (Good Farming Ractice);
    29. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 423/kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Babi yang baik (Good Farming Ratice);
    30. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 425/kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Ayam Petelur yang baik (Good Farming Ractice);
    31. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/kpts/PD.430/6/2005 tentang Pedoman Budidaya Ternak Itik yang baik;
    32. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/kpts/PD.430/6/2006 tentang Pedoman Budidaya Ternak Ayam Ras yang baik;
    33. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian Nomor 40/kpts/UM/2/1975 tentang Perijinan dan Pengawasan Atas Pembuatan Peredaran dan Peredaran dan Penyimpanan Ransum Makanan Ternak;
    34. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep/MK/III/11/1975 tentang Pemberian Pembebasan Seluruhnya/ Sebagian Bea Masuk dan Pajak Penjualan Impor Atas Impor Vaccin dan Sera, Obat-obatan dan Bahan Obat-obatan Khusus untuk Hewan;
    35. Daftar Lampiran I. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-130/MK/III/11/1975 tanggal 17 November 1975;
    36. Daftar Lampiran II. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-130/MK/III/11/1975 tanggal 17 November 1975;
    37. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 50/kpts/DJP/Deptan/1976 tentang Pelarangan Pengeluaran Sapi dari Pulau Bali ke Pulau Lombok;
    38. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 686/kpts/UM/1976 tentang Larangan Pemasukan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan dari Negara Philipina;
    39. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/kpts/TN/529/1976 tentang Syarat-syarat Rumah Potong Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;
    40. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/kpts/Ditjen/1976 tentang Pengeluaran Daging dari Pulau Jawa dan Bali ke Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera;
    41. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 539/kpts/UM/12/1977 tentang Peraturan Perijinan Pembuatan, Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan;
    42. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/kpts/UM/4/1978 tentang Daerah Pulau Bali dan Pulau Madura Bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku;
    43. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/kpts/UM/op/5/1978 tentang Peraturan Penolakan Penyakit dan Karantina Hewan;
    44. Surat Keputusan Menteri Bersama Menteri Kesehatan RI, Menteri Pertanian RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 279A/Men.Kes/SK/VIII/1978, 522/kpts/UM/8/1978, 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
    45. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 358/Kpts/DJP/Deptan/1978 tentang Tata Cara Pendaftaran Obat Hewan;
    46. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 107/Kpts/DJP/Deptan/1979 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Permohonan Ijin Usaha Pembuatan, Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan;
    47. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 108/Kpts/DJP/Deptan/1979 tentang Pengawasan Atas Pembuatan, Penyediaan, Peredaran dan Pemakaian Obat Hewan;
    48. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 139/KMK.05/1979 tentang Pemberian Pembebasan Seluruh/Sebagian Bea Masuk dan PPN Impor Atas Pemasukan Vaccin dan Sera, Obat-obatan dan Bahan Baku Obat-obatan Khusus untuk Hewan;
    49. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 106/kpts/Deptan/1980 tentang Pedoman Peredaran Obat Hewan dan Persyaratan Perlengkapan Importit, Distribusi/Grosir Obat Hewan;
    50. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 107/kpts/Deptan/1980 tentang Pedoman Pemakaian Obat Keras untuk Hewan;
    51. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 108/kpts/DJP/Deptan/1980 tentang Peredaran Obat Hewan Bagi Pedagang Pengecer;
    52. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 109/kpts/DJP/Deptan/1980 tentang Syarat-syarat Pembungkusan dan Penandaan Obat Hewan;
    53. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 178/kpts/DJP/Deptan/1980 tentang Syarat-syarat Pabrik Obat Hewan;
    54. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 179/kpts/DJP/Deptan/1980 tentag Klasifikasi Obat Hewan;
    55. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 274/kpts/DJP/Deptan/1980 tentang Syarat-syarat Teknis pada Perusahaan Peternakan Ayam Bibit;
    56. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 406/kpts/org/6/1980 tentang Syarat-syarat, Tatacara Permohonan dan Pemberian Ijin Usaha Peternakan;
    57. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 19/OT.210/Kpts/1996 tanggal 28 Februari 1996 tentang Tata Cara dan Syarat Pelatihan serta Penyelenggaraan Inseminasi Buatan.
    58. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 289/Kpts/DJP Deptan/1996 tanggal 1 Mei 1996 tentang Pedoman Pengawasan dan Standar Mutu Bibit Anak Ayam Ras Niaga atau Final.
    59. Keputusan Direktur Jeneral Peternakan Nomor 75/OT.210/Kpts/1996 tanggal 5 Desember 1996 tentang Petunjuk Pengendalian Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis).
    60. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 774/kpts/DJP/Deptan/1982 tentang Syarat-syarat Teknis Perusahaan Peternakan Ayam Petelur atau Ayam Pedaging.

RENJA 2013

SELAYANG PANDANG

  •          Perkembangan dunia informasi melalui Teknologi Informasi (TI) saat ini berada pada posisi yang mencengangkan, dunia tanpa informasi adalah dunia yang gelap, kecepatan memperoleh informasi adalah sesuatu yang lumrah dan dibutuhkan dalam pergaulan global. Ketertinggalan menguasai informasi akan menyebabkan keterbelakangan, informasi dibelahan dunia manapun harus mudah diperoleh sehingga dimanapun kejadian yang ada, kami tahu.

             Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen untuk mengembangkan website sebagai salah satu sarana penunjang dalam memanfaatkan teknologi informasi, termasuk didalamnya beberapa sumber daya (resources) yang terkait dengan teknologi informasi, berupa server, aplikasi, database, dan perangkat lainnya, seperti router, firewall dan switch. Setiap unit kerja lingkup Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai jaringan menggunakan wire-based dengan bandwidth internet 5 Mbps  di gunakan kurang lebih 100 komputer, dan 2 Mbps yang di alokasikan oleh Diskominfo Jawa Barat untuk menunjang kinerja dari aplikasi-aplikasi online yang terhubung ke Pemda Jabar.


    Pengelolaan website Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat ditekankan kepada :

    1. Updating content (data selalu di update)
    2. Struktur Website (sangat terbuka)
    3. Website yang berkonsep masa depan
    4. Pemantauan kondisi 24 jam, dan
    5. Konsistensi serta komitmen.
    Sedangkan teknologi website yang dikembangkan berkonsep pada :

    1. Single entry for many purposes
    2. Integrated system
    3. Data Localization
    4. Internal Bandwidth Efficiency

    Menu website terdiri dari 4 (empat) menu, yaitu :

    1. Menu Utama
    2. Informasi
    3. Ragam
    4. Tentang Website

    Tambahan menu baru yang bertujuan melayani publik, diantaranya :

    1. Info Harga Bulanan
    2. Info Harga Harian
    3. Forum Konsultasi
    4. Kontak Bisnis
    5. e-Commerce

    Apabila anda penasaran tentang website Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, kunjungi selalu situs kami di www.disnak.jabarprov.go.id, karena situs kami adalah jendela peternakan memandang dunia. Terima Kasih

Tupoksi

  • TUGAS POKOK DINAS PETERNAKAN

    Melaksanakan  urusan pemerintahan daerah bidang peternakan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas  pembantuan.

    FUNGSI DINAS  

    1. Penyelenggaraan perumusan  dan penetapan kebijakan teknis peternakan meliputi  prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet,serta pengembangan  usaha;
    2. Penyelenggaraan  urusan peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan  kesmavet, serta pengembangan usaha;   
    3. Penyelenggaraan  fasilitasi bidang peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan  hewan dan kesmavet, dan pengembangan usaha serta urusan kesekretariatan;   
    4. Pelaksanaan  tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Visi Misi

  • VISI JAWA BARAT

    JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA

    MISI JAWA BARAT

    1. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing
    2. Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan
    3. Meningkatkan Kinerja  Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik
    4. Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan
    5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata  dalam Bingkai Kearifan Lokal

    VISI PEMERINTAH JAWA BARAT

    JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA

    MISI PEMERINTAH JAWA BARAT

    1. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing
    2. Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan
    3. Meningkatkan Kinerja  Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik
    4. Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan
    5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata  dalam Bingkai Kearifan Lokal

    VISI DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT

    Menjadi  Akselerator Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Pangan Hewani Jawa Barat Tahun 2018

    MISI DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT

    1. Meningkatkan ketersediaan pangan hewani hasil budi daya peternakan Jawa Barat
    2. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penataan dan pembinaan pembangunan peternakan di Jawa Barat
    3. Meningkatkan kapasitas sumber daya Dinas Peternakan

Struktur Organisasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2011


  • URAIAN

    DASAR PERTIMBANGAN

    SUMBER DATA

    Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur peternakan

      Alasan

       Pembangunan aparatur negaraantara lain mencakup aspek peningkatan kapasitas SDM aparatur dan kualitas pelayanan publik.

       Kualitas dan kompetensi aparatur perlu terus ditingkatkan sejalan dengan tuntunan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta pemahaman terhadap peraturan administrasi maupun teknis

       Kebijakan kepegawaian diantaranya adanya tuntutan pegawai yang professionalisme dan mempunyai karakter disiplin didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

      Manfaat

    Meningkatnya kemampuan dan motivasi 319 orang aparatur Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat yang tersebar di Dinas Peternakan Provinsi dan 8 UPTD dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

     

    Sekretariat

    Dinas Peternakan P

RENJA 2012

Renja 2015