Daging Sapi, Antara Mafia dan Swasembada


Jan 08, 2016 by Disnak Jabar    Dibaca : 1380 Kali
 

Daging Sapi, Antara Mafia dan Swasembada
Oleh: Engkos Kosnadi (Peneliti Dewantara Institute) 

Berdasarkan jumlah perhitungan populasi sapi lokal nasional di tahun 2015 angkanya memang mencapai 17,2 juta ekor, akan tetapi dari jumlah tersebut tidak semuanya siap untuk dipotong dikarenakan banyak yang masih anak sapi dan sebagian besar merupakan sapi indukan betina yang tidak boleh untuk di potong. Sehingga yang siap dipotong hanya sekitar 2.339.000 ekor sapi, sehingga ada gap kekurangan pasokan dari sapi lokal untuk kebutuhan nasiona,l yaitu sebesar 247 ribu ton daging sapi atau setara dengan 1.383.000 ekor sapi.
Seperti disampaikan Oktavio Nugrayasa, SE, M.Si (Kabid Ketahanan Pangan dan PDT, Deputi Bidang Perekonomian, Setkab RI) bahwa Pertumbuhan ekonomi penduduk Indonesia ternyata turut berpengaruh sangat besar terhadap permintaan daging sapi nasional. Berdasarkan penelitian dari UGM dan Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Adfindo), diperkirakan pada tahun 2015 untuk konsumsi daging sapi mencapai 2,56 kilogram (kg) per kapita per tahun, maka jumlah total kebutuhan daging nasional akan mencapai 653.000 ton atau meningkat sebesar 8,5 persen dibandingkan yang telah diproyeksikan pada tahun ini sebanyak 590.000 ton. Berdasarkan kalkulasi perhitungan kebutuhan daging sapi nasional pertahun angkanya mencapai 653 ribu ton tersebut atau setara dengan 3.657.000 ribu ekor sapi, dimana rata-rata kebutuhan konsumsi masyarakat untuk daging sapi setiap bulan jumlahnya sebesar 305 ribu ekor sapi. Dari jumlah kebutuhan yang besar tersebut, angka produksi dari peternak lokal hanya mampu memenuhi sebesar 406 ribu ton atau setara dengan 2.339.000 ekor sapi.
Kekurangan tersebut dapat segera ditutupi bila setiap triwulan dilakukan impor sapi bakalan berdasarkan pengajuan dari feedloter angkanya mencapai 250 ribu ekor sapi. Namun pada triwulan ke-III (Juli) bertepatan dengan Hari Raya Lebaran, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah mengeluarkan kebijakan untuk memperkecil angka keran masuknya impor sapi sebesar 50.000 ekor. Hal ini demi mencapai keadaan Swasembada Daging Sapi Nasional. Dengan demikian penurunan jumlah impor yang tidak dibarengi dengan peningkatan produtivitas peternak sapi lokal telah mengakibatkan kelangkaan berimbas pada lonjakan harga daging saat ini di pasaran.
Sebenarnya jika kita membandingkan konsumsi daging sapi orang Indonesia dengan tetangga kita, maka akan terlihat konsumsi daging sapi di Indonesia masih rendah, yakni 2,2 kg perkapita/tahun. Argentina itu konsumsi dagingnya 55 kilogram, Brasil 40 kg, dan Jerman 40-45 kg. Singapura-Malaysia sebanyak 15 kg. 
Tak kurang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, ada mafia di balik mahalnya harga daging saat ini. Dia merujuk harga daging sapi di negara lain yang bisa jauh di bawah Rp.100 ribu per kilogram (kg). Untuk itu, Presiden menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap oknum yang bermain di balik tingginya harga daging sapi itu.
Presiden menjelaskan, stok daging sapi saat ini sebetulnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun stok itu sengaja ditahan agar pemerintah tidak mengurangi volume impor yang selama ini telah dilakukan.
Kenyataannya, harga daging sapi di Indonesia saat ini berkisar Rp.120 ribu hingga Rp.130 ribu per kg. Padahal, di negara lain harganya hanya Rp. 50 ribu. Presiden Jokowi berjanji, akan menuntaskan permasalahan ini hingga ke akarnya. ”Saya nanti akan beli langsung, pemerintah akan beli langsung untuk membuktikan bahwa harga daging itu bisa lebih murah”. Presiden menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap oknum yang menimbun stok daging sapi. Ia mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum, ada sanksi yang akan diberikan kepada oknum yang bermain di atas penderitaan rakyat.
Pemerintah tidak akan diam, itu poin penting bagi sebuah komitmen dari pemimpin Negara. Tak ayal, setelah daging sapi menjadi masalah, seperti dilansir banyak media Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tingginya harga daging sapi di Indonesia. Bahkan Darmin membandingkan harganya dengan Malaysia dan Singapura yang lebih murah. 
Menurut Darmin, mahalnya harga daging di Indonesia berkaitan dengan sistem logistik yang tidak baik. Darmin mengatakan ada suatu permasalahan dalam sistem logistik di Indonesia. Masalah logistik ini pun mempengaruhi barang produksi kita yang sulit bersaing dengan produk luar.
Sementara itu, kita cermati Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan yang menyambut baik dibatasinya impor sapi oleh Kementerian Perdagangan karena akan mematikan mafia impor sapi. Menurutnya Saat ini sedang dilakukan pembatasan impor sapi. Hal itu menjadi wujud konkret perwujudan kedaulatan pangan. Pada kwartal III-2015 izin impor sapi yang sekarang ada di Kemendag hanya 50 ribu ekor. Angka itu menurun drastis dari dari kwartal sebelumnya yang mencapai 270 ribu ekor.
Pembatasan impor tersebut, katanya, membuat mafia sapi dan eksportir luar menjadi was-was. Mereka terpukul karena akan kehilangan potensi omset triliunan rupiah. Jika harga 1 ekor sapi Australia ditambah pengapalan diperkirakan membutuhkan biaya Rp10 juta, maka eksportir itu kehilangan potensi omset sebesar (270 ribu - 50 ribu) x Rp 10 juta = Rp2,2 triliun setiap kuartal. Berarti total hilangnya omset dalam 1 tahun = Rp. 2,2 triliun x 4 = Rp. 8,8 triliun.
Tidak heran jika hilangnya potensi omset tersebut membuat mafia sapi impor gusar. Mereka berupaya melakukan rekayasa agar pemerintah tetap impor. Sinyalemen rekayasa itu makin kuat. Mafia-mafia itu sedang berusaha memainkan harga hingga mencapai angka tertinggi seperti sekarang. Ditambahkan, secara sengaja mereka mendistorsi pasokan dengan target menciptakan situasi yang seolah-olah situasi makin kritis, dan kemudian "memaksa" Kemendag, melakukan intervensi radikal, yakni dengan mengimpor.
Kita baca dari banyak penelitian, bahwa jumlah penduduk Indonesia yang meningkat dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protein hewani menyebabkan konsumsi protein hewani, khususnya daging sapi meningkat juga. Permintaan daging sapi yang meningkat tidak diimbangi peningkatan produksi daging sapi dalam negeri sehingga ketersediaan daging sapi secara nasional masih kurang, maka pemerintah melakukan impor sapi dan daging sapi sebesar 35% dari kebutuhan daging sapi secara nasional (Ditjennak, 2010a). 
Di sisi lain, pemerintah berkeinginan menyediakan kebutuhan konsumsi daging dari produksi peternakan sapi dalam negeri secara mandiri. Untuk itu salah satu kebijakan penting pemerintah, melalui Kementerian Pertanian yaitu swasembada daging sapi berbasis sumberdaya domestik (Ditjennak, 2010b). Program nasional ini diharapkan tercapai tahun 2014  tapi faktanya kembali meleset, dan program ini sebenarnya sudah dicanangkan pemerintah untuk yang ketiga kalinya. Kebijakan swasembada daging sapi diharapkan berkurangnya ketergantungan impor sampai 10%, sehingga mampu meningkatkan potensi sapi dalam negeri. 
Cara Main Mafia Daging
Beberapa analisa menyebutkan, bagaimana permainan naiknya harga sapi lantaran dampak dari terbatasnya suplai daging di pasaran. Ini juga erat kaitannya dengan pembatasan kuota impor daging sapi dan minimnya produksi dalam negeri.
Saya setuju dengan analisis Ekonom Sustainable Development-Indonesia (SDI), Dradjad H Wibowo mengenai penyebab naiknya harga daging sapi dua tahun kebelakang bisa jadi contoh bahwa mafia selama ini dipelihara tanpa adanya penindakan. Kasus mafia impor daging sapi merupakan salah satu contoh dari pengerukan uang haram di sektor pangan. Data yang dikemukakan di sini adalah berdasarkan laporan yang tidak dipublikasikan dari sebuah lembaga resmi negara.
Sama seperti mafia impor kedele yang sebelumnya di ungkap, impor daging sapi sebenarnya hanya dikuasai segelintir pemain saja. Tepatnya 12 pemain. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian lalu seolah-olah akan mendobrak dominasi 12 pemain ini. Yaitu dengan membuka sebanyak mungkin pemain baru. Namun faktanya, sebagian besar pemain baru tersebut hanya berjualan ijin saja. Atau hanya dipinjam sebagai bendera. Kalaupun benar-benar mengimpor, jumlahnya sangat kecil.
Itulah sebabnya mengapa mekanisme kuota justru memudahkan pembagian uang haram. Pemain baru tersebut lebih senang mengambil fee yang dihitung per kilogram (kg) daging. Tentu ada oknum tertentu, dari parpol atau non-parpol, yang mem-back up pemain baru ini. Sementara ke-12 pemain tersebut tetap juga mendapatkan kuota. Namun harus membayar fee tertentu kepada mereka membantu mendapatkan kuota. Dari mana mereka bisa menutup fee tersebut? Berikut penjelasannya.
Pertama, dari pembebasan PPN. Dengan berbagai alasan, mafia impor berhasil memperjuangkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor daging. Akibatnya, selama periode Januari 2010 sampai Juli 2011, negara kehilangan PPN sebesar Rp 546 miliar. Hanya dari daging sapi (termasuk jeroan).
Berdasarkan data base Ditjen Bea cukai, jumlah impor daging sapi 2010 sebanyak 90.541.414 kg daging dan 49.599.762 kg jeroan/daging sisa. Jadi totalnya 140.141.176 kg.
Untuk periode Januari-Juni 2011 jumlah impornya 25.080.734 kg daging dan 16.398.425 kg jeroan/daging sisa. Totalnya adalah 41.479.159 kg. Jumlah PPN yang harus dibayar sebesar Rp 548.803.681.353,00 atau Rp 548,8 miliar. Ini dibebankan kepada 49 importir.  Dari jumlah tersebut, yang dibayarkan kepada negara hanya Rp 2,8 miliar. Sisanya yang Rp 546 milyar dibebaskan. Sehingga menjadi tambahan keuntungan importir.
Apakah rakyat Indonesia diuntungkan dari pembebasan PPN ini? Tidak sama sekali. Negara kehilangan penerimaan. Sementara rakyat tetap dibebani harga daging yang melonjak-lonjak. Yang unik, jumlah pembebasan PPN di atas ternyata setara dengan fee haram yang harus dibayarkan importir kepada oknum-oknum yang "membantu" mereka. 
Informasi yang beredar di lapangan, fee tersebut besarnya Rp 5 ribu per kg daging dan Rp 2 ribu per kg jeroan/daging sisa. Jika dikalikan data impor di atas, diperoleh angka sekitar Rp 452,5 milyar ditambah Rp 99 milyar, yaitu Rp 551,5 milyar. Dengan kata lain, bisa dikatakan fee atau sebenarnya sogokan untuk oknum-oknum parpol dan non-parpol tersebut dibiayai dari pembebasan PPN. Para penegak hukum sebaiknya mulai menyelidiki dan menyidik pembebasan PPN ini.
Kedua, dari pemindahan klasifikasi antara daging sapi dengan jeroan/daging sisa. Importir harus membayar bea masuk sebesar lima persen terhadap nilai pabean dari barang yang diimpor. Nilai paben dihitung berdasarkan harga CIF (cost, insurance and freight). Atau nilai patokan tertentu yang ditetapkan oleh Ditjen Bea Cukai.
Karena harga CIF jeroan/daging sisa lebih rendah dari daging, importir yang nakal akan mengurangi kewajiban bea masuknya. Yaitu dengan melaporkan seolah-olah dia mengimpor jeroan/daging sisa. Padahal yang diimpor adalah daging. Modus ini terbukti dalam kasus empat perusahaan importir. Yaitu IGU, IP, SLP dan BMA. Ini setelah laporan impor yang tercatat pada Ditjen BC (DJBC) dibandingkan dengan yang tercatat pada Badan Karantina Pertanian (Barantan), Kementerian Pertanian.
Selama periode Januari 2010-Juni 2011 diketahui jumlah impor daging keempat perusahaan tersebut yaitu 13.453.271,13 kg (data DJBC). Sementara data Barantan sebanyak 28.331.263,72 kg. Artinya, data impor daging di DJBC ternyata 14,9 ribu ton lebih rendah dari data Barantan. Sementara untuk impor jeroan/daging sisa, data DJBC sebesar 30.993.006,85 kg. Sedangkan data Barantan 7.841.980,59 kg. Artinya, data DJBC 23,2 ribu ton lebih besar dari Barantan.
Karena harga CIF daging sapi lebih mahal dari jeroan/daging sisa, jelas negara kehilangan penerimaan bea masuk. Dokumen yang saya peroleh menyebutkan negara kehilangan potensi penerimaan bea masuk, PPN dan PPh sebesar Rp 48,5 milyar. Angka tersebut baru untuk empat importir. Sebagai catatan, kode Harmonized System (HS Code) untuk daging sapi adalah HS 0201 dan 0202. Sementara untuk jeroan/daging sisa masuk HS 0206. Penegak hukum juga perlu menyelidiki dan menyidik manipulasi data impor ini.
Ketiga, sumber lainnya adalah permainan harga di pasar. Namun estimasinya jauh lebih sulit dilakukan.
Uraian ringkas di atas menunjukkan, mafia impor daging bermain di semua lini. Mulai dari hulu ke hilir untuk mengamankan permainannya. Dari 'Ragunan' hingga 'Lapangan Banteng'. Dari formulasi kebijakan hingga hal-hal kecil. Seperti pelaporan impor. Ini adalah ciri khas yang juga terdapat pada mafia impor pangan lainnya.
Pemindahan HS Code misalnya. Sulit bisa dibayangkan bisa mulus terjadi tanpa kerjasama dengan oknum DJBC. Bagaimana mungkin dengan segala peralatan yang canggih dan super mahal, DJBC bisa kebobolan sebanyak itu hanya untuk empat importir? Mengapa tidak dilakukan cek silang dengan Barantan? Yang jelas, dari semua permainan mafia impor, ujung-ujungnya sama. Negara kehilangan potensi penerimaan, rakyat dipermainkan oleh harga pangan yang melonjak-lonjak.  Sementara para pemain dan oknum yang mem-back up-nya memperoleh uang banyak dengan mudah dalam waktu yang singkat.
Lalu apa yang terjadi terhadap daging sapi dua minggu belakangan ini? Apa penyebab daging sapi begitu mahal di Jabotabek? Ternyata kebutuhan pasar dalam negeri tidak bisa dipasok oleh pasar kita yang sangat jauh dari kata efisien dan efektif. Faktanya pengadaan daging sapi ini dalam beberapa bulan belakangan ini lebih banyak diusahakan oleh sistem peternakan rakyat. Dan kita tahu dan paham bahwa sistem peternakan rakyat kita berbeda dengan Australia, Kanada, Brazil yang sistem peternakan sapinya sangat modern dan efisien.
Tangani, Jangan Tabrak Aturan 
Pemerintah sepertinya kali ini jangan kembali terjebak pada permainan kotor mafia, terlebih ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Konsumen sangat dirugikan. 
Satu langkah seperti yang dilakukan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edison Simanjuntak berharap presiden Joko Widodo merevisi Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Aturan itu dijadikan dasar oleh tiga orang saksi ahli dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian dalam gelar perkara. Ketiga saksi ahli menyatakan bahwa dua feedlotter di Tangerang yang digerebek penyidik Polri pada Rabu (12/8/2015) lalu, tidak masuk kategori penimbunan.
Bunyi ayat (1) pasal yang dimaksud yakni, "dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu".
Adapun, ayat (2) pasal yang sama berbunyi, "jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama tiga bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal".
"Artinya, jika rata-rata penjualan 150 ekor per hari dikali tiga bulan, jumlahnya tiga belasan ribu, baru itu dikategorikan sebagai tindakan penimbunan,". Sementara itu, menurut penyidik, jika didasarkan pada keresahan masyarakat atas dasar harga daging sapi yang naik karena kurangnya stok, aksi dua feedlotter itu sudah memenuhi unsur tindakan penimbunan.
Jika asumsi Polisi "Kita mau berikan yang terbaik sehingga harus ada jalan keluar. Kita harap perpres itu direvisi. Paling tidak ditambah klausul bahwa kalau sudah meresahkan masyarakat dan menyebabkan gejolak harga, sudah dapat dikategorikan menimbun," sebenarnya tidak perlu ada revisi, asumsi gejolak harga tidak serta-merta ada penimbunan. Jadi yang harus dibenahi sebenarnya bukan perpres tapi pada penanganan dan pengawasan alur distribusi dari feedlotter sampai ke pasar. 
Menarik apa yang dilakukan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor MAK/01/VIII/2015 tentang Larangan Melakukan Penimbunan atau Penyimpanan Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok. Maklumat itu ditandatangani Senin, 24 Agustus 2015. 
Berikut isi Maklumat yang dikeluarkan Kapolri itu: Maklumat Kapolri nomor: MAK/01/VIII/2015 tentang larangan melakukan penimbunn atau penyimpanan pangan dan barang kebutuhan pokok. Dalam upaya menjamin ketersediaan pangan sebagai dasar kebutuan manusia yang paling utama serta stabilisasi pasokan dan harga pangan bagi masyarakat.
Dengan ini kapolri menyampaikan maklumat sebagai berikut: pertama, Pemerintah berkewajiban ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan untuk masyarakat yang cukup aman, bermutu dan bergizi seimbang; Kedua, Dalam praktek sering terjadi keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh kelangkaan atau gejolak enaikan harga pangan; Ketiga, Kepada para pelaku usaha dilarang:
A. Dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal yang diperbolehkan atau di luar batas kewajaran, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sehingga mengakibatkan bahan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi, B. Menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah atau waktu tertentu pada saat kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan.
Apabila ada pelaku usaha sebagaimana nomor 3, akan dilakukan tindakan tegas karena itu perbuatan pidana atau kriminal dan akan dilakukan pelanggaran pidana pasal 133 UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman penjara 7 tahun atau denda paling banyak Rp 100 miliar dan pasal 104 UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda Rp 50 miliar.
Publik harusnya menempatkan maklumat ini sebagai langkah sementara, karena masih banyak aturan hukum diatasnya yang sepertinya lebih memungkinkan dilakukan pembenahan. Polisi harusnya jadi pelaksana operasional, jangan biarkan bergerak tanpa paying hukum yang jelas dari pemerintah. 
Mengejar Swasembada 
Sepuluh tahun terakhir kita ramah dengan tujuan swasembada, kepemimpinan Presiden SBY telah mencanangkan jauh-jauh hari soal daging sapi ini. Melihat faktanya 2015, dimana sebenarnya menjadi target capaian swasembada yang pada faktanya gagal total. Gejolak harga akibat kelangkaan menjadi salah satu parameter kegagalan tersebut. Kita buat ulang petanya, pertama, harus dilakukan penelitian ulang pencapaian program swasembada dengan mengidentifikasi secara menyeluruh (holistik) sistem ketersediaan daging sapi nasional, kemudian disusun model dinamis sistem ketersediaan daging sapi nasional serta membuat proyeksi tentang ketersediaan daging sapi nasional. 
Kedua, Penelitian juga harus kembali mengamati subsistem kebutuhan daging sapi dan penyediaan atau produksi daging sapi nasional berdasarkan faktor-faktor yang khas dan berinteraksi secara dinamis menurut waktu dan kondisi. Jumlah daging sapi yang harus tersedia ditentukan oleh kebutuhan konsumsi daging sapi secara nasional, disisi lain kebutuhan konsumsi daging sapi ditentukan oleh jumlah penduduk dan konsumsi daging sapi per kapita. 
Disamping itu kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya protein hewani makin meningkat, sehingga kebutuhan daging sapi nasional akan semakin meningkat (Dwiyanto, 2008). Sebagian besar (90%) produksi daging sapi nasional berasal dari peternakan rakyat, dan sisanya dari perusahaan dan peternakan milik pemerintah. Peternakan rakyat selain skala kepemilikannya kecil, juga sifat komersialnya belum terbangun dengan baik sehingga seringkali sapi betina dewasa yang masih produktif dijual atau dipotong. Alasan peternak rakyat menjual sapi sebelum berat potong yang ideal, dapat dimaklumi karena keterbatasan modal. Alasannya antara lain kebutuhan dana tunai untuk keperluan keluarg a seperti biayai sekolah anak, pengobatan/kesehatan, biaya awal masa tanam dan lain-lain.
Ketiga, Swasembada daging sapi nasional yang sejatinya diproyeksikan dapat dicapai pada tahun 2015 telah gagal, akibat dari salah penanganan. Banyak peneliti sudah merekomendasi beberapa hal, diantaranya intevensi kebijakan berupa : pertama, Pengurangan pemotongan sapi lokal betina produktif secara bertahap sesuai dengan jadwal dan target yang ditentukan; Kedua, Meningkatkan secara bertahap program kawin silang sapi lokal dengan inseminasi buatan sesuai jadwal dan target sehingga dapat meningkatkan berat badan dan calf crop sapi local; Ketiga, Kedua intervensi kebijakan tersebut masih belum mampu mencapai swasembada jika kebutuhan konsumsi daging sapi masyarakat juga turut meningkat.
Kelima,  Sebab, kultur berternak diindonesia tidak seperti di Australia atau negara penghasil sapi yang berorintasi pasar. Peternak indonesia belum berorintasi pasar. Ternak selalu diibaratkan sebagai harta simpanan yang bisa digunakan pada saat tertentu. Ternak sapi hanya dilepas pada momen tertentu saat butuh membayar sekolah, kuliah, hajatan, atatu untuk kegiatan ibadah.
Oleh karena itu, perlu adanya perubahan strategi yang sangat mendasar untuk membangun usaha dan industri peternakan sapi di Indonesia agar dapat terhindar dari ketergantungan impor dari Negara lain. Strategi jangka panjang yang dapat dilakukan Pemerintah dengan upaya memperbaiki usaha peternakan sapi bagi sekitar 6,5 juta peternak berskala kecil yang saat ini telah menguasai lebih dari 98 persen populasi sapi di seluruh Indonesia.
Ajakan berbisnis bagi mereka secara benar dan dengan pendekatan bersifat kolektif dalam satu manajemen akan sangat memungkinkan dapat meningkatkan produksi daging nasional dalam mencapai Swasembada Daging Sapi. Pendekatan ini sangat berbeda dengan peternak dari negara tetangga Australia yang harus bersifat individualis karena kondisi alam, budaya masyarakat dan karakter peternaknya memang berbeda dengan Indonesia.
Keenam, Dalam rangka mendorong peningkatan produktifitas yang dihasilkan peternak di Indonesia, kuncinya harus dapat berbisnis secara mandiri melalui usaha yang bersifat kolektif dengan dibawah rangkaian satu manajemen. Pemerintah harus memfasilitasi usaha kolektif tersebut, baik dari aspek teknis maupun nonteknis serta secara terus menerus sampai pada akhirnya usaha yang mereka tekuni mampu kuat untuk dapat berjalan sendiri.
Ketujuh, jika kembali kita patok Swasembada Daging Sapi di Tahun 2019 dengan segala konsekuensi anggaran dan semua dukungan stakeholder, jangan dinafikan bahwa kesalahan data yang selama ini menjadi acuan kebutuhan daging nasional dan ketersediaannya harus dihitung ulang. BPS harus memberikan data yang lebih baik, jika kejadian serupa tidak ingin terulang kebali. 
Kedelapan, untuk pertimbangan konsumsi, wajib juga disertakan pola relasi dari kenaikan jumlah wisatawan manca Negara yang datang ke destinasi di Indonesia. Dengan hanya menghitung konsumsi per kapita jumlah penduduk yang ada tanpa melibatkan elemen penting dalam konsumsi daging tentunga hanya akan melahirkan kecelakaan rantai pasok dalam alur kebutuhan daging nasional. 
Akhirnya semua upaya pemerintah dan swasta dalam mendukung kebutuhan daging sapi nasional, harus dipandang sebagai kerja bersama. Tidak ada keberhasilan tanpa kerjasama lintas sektor, penyediaan laham peternakan juga jadi bahan yang teramat mendesak, kita memiliki ribuan pulau, dan alangkah naifnya jika kendala lahan menjadi salah satu kenda. Semoga swasembada daging tidak hanya slogan dan dalih proyek yang dari tahun ke tahun memakan anggaran Negara yang cukup tinggi. ©

 
 


Share this Post :