Sejarah


Jul 27, 2015 by Disnak Jabar    Dibaca : 13725 Kali
 

SEJARAH DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT
             

Organisasi/Instansi pemerintah yang menangani urusan/fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Jawa Barat sudah berdiri sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, yaitu tercatat mulai berdiri pada tahun 1932 dengan nama Provinciale Veeart Senijkundige Diesnst yang berkedudukan di Bandung, dikepalai oleh seorang Inspektur berkebangsaan Belanda dan dibantu oleh pegawai sebanyak 46 orang, dengan wilayah kerja meliputi Jawa Barat dan Jakarta. Organisasii ni mempunyai tugas memfasilitasi masyarakat dalam hal pencegahan/pemberantasan penyakit hewan dan peningkatan produksi ternak, serta penyediaan kesehatan produk ternak(RPH) di Jawa Barat dan Jakarta. Pada masa tersebut pemerintah Belanda cukup tinggi perhatiannya dalam pengembangan budidaya peternakan milik masyarakat,dicirikan dengan berbagai kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang kehewanan antara lain berisi tentang :       
1.    Penetapan tanah pangonan disetiap desa, sebagai lahan yang diperuntukan bagi pengembalaan ternak-ternak milik masyarakat desa, dan tanah tersebut merupakan tanah fasilitas umum yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan;    
2.    Pengangkatan Mantri Hewan di setiap Kecamatan,yang bertugas untuk melayani dan menjaga kesehatan ternak milik masyarakat;                                                
3.    Pelarangan pemotongan betina produktif hewan bertanduk yang bermaksud meningkatkan populasi ternak.

             Pada awal masa kemerdekaan, organisasi kehewanan ini menjadi Jawatan Pertanian Republik Indonesia, merupakan instansi vertikal (Pusat) dibawah Kementerian Kemakmuran.Kebijakan dan program dari Jawatan Pertanian tersebut adalah dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan petani/masyarakat, yang meliputi usaha-usaha pertanian rakyat, perkebunan, perikanan darat, kehewanan danpenyaluran bahan makanan.

          Berawal dari pembentukan Provinsi Jawa Barat pada tahun 1950 melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950.Undang-undang tersebut memberikan urusan yang menjadi kewenangan pangkal daerah, diantaranya adalah urusan kehewanan. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan dalam lapangan kehewanan kepada Provinsi Jawa Barat yang meliputi urusan-urusan: Usaha pemasukan bibit ternak dari luar provinsi,  Usaha mempeternakan atau menyediakan bibit ternak untuk dibagi-bagikan di luar provinsi, Mengadakan pertemuan-pertemuan dan tindakan-tindakan lain dalam urusan peternakan, termasuk juga ternak jenis unggas yang mempengaruhi lingkungan yang lebih luas dari daerah. Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut diatas wilayah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara (DPDS) Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat resmi berdiri, sedangkan  untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pertanian ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pemerintahan Daerah Sementara (DPDS) Provinsi Daerah Jawa Barat Nomor 3/UPO/1952 dibentuklah Jawatan Pertanian Rakyat dan Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4 Juni1952

           Jawatan Kehewanan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat merupakan instansi otonom Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan sub sistem unit kerja bawahannya adalah sebagai berikut :
1.    Jawatan Kehewanan Daerah Banten,meliputi Wilayah Serang, Pandeglang dan Lebak,berkedudukan di Serang dipimpin oleh Drh. Sungkawa Nitibaskara.
2.    Jawatan Kehewanan Daerah Cirebon,meliputi wilayah Cirebon, Majalengka,Kuningan dan Indramayu, berkedudukan di Cirebon dipimpin oleh Drh.Sutrisno.
3.    Jawatan Kehewanan Daerah Priangan Barat, meliputi wilayah  Bandung, Sumedang dan Garut berkedudukan di Bandung dipimpin oleh Drh. Suyono dibantu oleh Drh. Hutabarat.
4.    Jawatan Kehewanan Daerah Priangan Timur, meliputi Tasikmalaya dan Ciamis,berkedudukan di Tasikmalaya, dipimpin oleh Drh. Ismail.
          
Jawatan kehewanan daerah tersebut diatas merupakan perwakilan dari Jawatan Kehewanan Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Barat melalui. Kepala Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat.
          
Selain sebagai instansi otonom, Jawatan Kehewanan Provinsi juga masih mempunyai hubungan vertikal dengan Pusat melalui Kementrian Pertanian, sehingga program dan kebijakannya mengacu kepada Rencana Kerja Istimewa (RKI) dari Pemerintah Pusat.Salah satu kegiatan yang dibiayai Pemerintah Pusat adalah pembentukan Pembibitan Ternak dengan sebutan Vokstation/Taman Ternak. Dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat, yang berfungsi sebagai unit pelaksana pembibitan ternak, adapun UPT tersebut terdiri atas :
1.    Taman Ternak Cikole-Lembang untuk pembibitan ternak sapi perah
2.    Taman Ternak Ciseureuh-Cianjur untuk pembibitan ternak sapi perah
3.    Taman Ternak Jatiwangi-Majalengka untuk pembibitan ternak unggas
4.    Taman Ternak Ciumbuleuit-Bandung untuk pembibitan ternak unggas.

       Pada tahun 1961 terjadi perubahan pelaksanaan kepemerintahan, yaitu penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya melalui Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor15/PD-DPRD-GR/1961, tentang Penyerahan urusan-urusan dalam lapangan kehewanan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II/Kota praja di seluruh Jawa Barat.  

Untuk penyerahan urusan peternakan yang diserahan ke Kabupaten/Kotamadya meliputi :
1.    Urusan memajukan peternakan,termasuk ternak unggas
2.    Urusan kesehatan ternak, dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu, sepanjang urusan ini belum menjadi urusan Daerah tersebut
3.    Usaha-usaha tentang pemeriksaan pengangkutan hewan-hewan, memperlindungi dan mencegah serta mengawasi penganiayaan-penganiyaan hewan.

Dengan telah diserahkannya sebagain urusan lapangan kehewanan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya diseluruh JawaBarat, maka sejak saat itu terbentuk pula Jawatan Kehewanan di DT II Kabupaten/Kotamadya diseluruh Jawa Barat sebagai instansi Otonom Tingkat II.

       Pada tahun 1968 melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 yang merubah nama /istilah Direktorat Jenderal Kehewanan pada Departemen Pertanian menjadi Direktorat Jenderal Peternakan, maka dengan Keputusan Presiden tersebut, nomenklatur Jawatan Kehewanan disesuaikan menjadi Jawatan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Dengan meningkatnya urusan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pembangunan,pada tahun 1975 terjadi perubahan struktur instansi otonom dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 107/A/V/18/SK/1975, tentang perubahan Jawatan (Otonomi) menjadi Dinas. Maka sejak itu Jawatan Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi DinasPeternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

     Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Dati I Jawa Barat Nomor 6 tahun 1979, tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Provinsi Dati I Jawa Barat, kemudian dengan keluarnya Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1980, tentang petunjuk pelaksanaan mengenai pembentukan susunan organisasi dan tata kerja peternakan,maka struktur dinas disesuaikan kembali melalui Peraturan Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1983, tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat Jawa Barat, dengan sub sistem organisasi Dinas terdiri atas :
1.    Kepala Dinas;
2.    Kepala Bagian Tata Usaha membawahi :
          2.1. Subag Kepegawaian;
          2.2.Subag Perlengkapan;
          2.3.Subag Umum;     
3. Subag Humas; Sub Dinas Teknis yang terdiri atas :
          3.1. Sub Dinas Bina Program;
          3.2. Sub Dinas Produksi;
          3.3. Sub Dinas Bina Usaha;
          3.4. Sub Dinas Kesehatan Hewan;
          3.5. Sub Dinas Penyuluhan;
          3.6. Sub Dinas  Pengembangan dan Penyebaran Ternak

     Untuk sub sistem tatalaksana pemerintahan mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang intinya penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara sentralistik (terpusat) dengan Gubernur juga merangkap sebagai Kepala Daerah, sehingga seluruh Daerah Tingkat II juga bertanggung Jawab Kepada Gubernur, dan untuk bidang peternakan melalui Dinas PeternakanProvinsi Jawa Barat.

       Dengan terbitnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/12/94, tentang Penyerahan sebagain urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian kepada Daerah Tingkat II,untuk bidang peternakan yang diserahkan adalah sebagai berikut :
1.    Pengujian dan penerapan teknologi
2.    Sumber daya lahan, Penyebaran danpengembangan peternakan
3.    Perbibitan dan silsilah ternak
4.    Pakan ternak, dan tanah pengembalaan
5.    Obat Hewan
6.    Pembinaan alat dan mesin
7.    Peredaran dan mutasi ternak
8.    Kesehatan hewan
9.    Pelayanan dan perijinan usaha
10.    Pembinaan pemasaran
11.    Pembinaan manajemen usaha tani
12.    Tenaga kerja peternakan
13.    Data dan statistik peternakan
14.    Penyuluhan pertanian.

Sejalan dengan penyerahan sebagain urusan kepada Kepala Daerah Tingkat II, maka struktur organisasi dinas berubah kembali, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1995, tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yaitu dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagaian urusan rumah tangga daerah di bidang peternakan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Adapun struktur organisasinya berubah menjadi : Kepala Dinas; Kepala Bagian Tata Usaha membawahi Subag Perencanaan, Subag Kepegawaian, Subag Perlengkapan, Subag Umum; dan 6 Sub Dinas Teknis yang terdiri atas : Sub Dinas Bina Produksi, Sub Dinas Bina Usaha, Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan, Sub DinasBina Penyuluhan, Sub Dinas Bina Pengembangan dan Penyebaran Ternak serta Unit Pelaksana Teknis Dinas.

            Perubahan Pemerintahan yang cukup besar terjadi setelah terbitnya Undang Undang 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju pemerintahan desentralisasi, yang lebih menitikberatkan fungsi dan kewengan lepada pemerintah kabupaten dan Kota dengan maksud lebih mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Undang-undang tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya di bidang pertanian, terdapat 12 kewenangan peternakan yang harus di laksanakan Provinsi yaitu :
1.    Penetapan standar pelayanan minimaldalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
2.    Penetapanstandar pembibitan/pembenihan pertanian.
3.    Penetapanstandar teknis minimal RPH, Rumah Sakit Hewan dan satuan pelayanan peternakanterpadu.
4.    Penyelenggaraanpendidikan danpelatihan SDM aparat pertanian teknis fungsional,keterampilan dan diklatkejuruan tingkat menengah.
5.    Promosi ekspor komoditas pertanianunggulan Daerah Provinsi
6.    Penyediaandukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang pertanian.
7.    Pengaturandan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular.
8.    Pengaturanpenggunaan bibit unggul pertanian
9.    Penetapan kawasan pertanian terpaduberdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota.
10.    Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota.
11.    Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan,hama dan penyakit di bidang peternakan.
12.    Pemantauan,peramalan dan pengendalian serta penanggukangan eksplosiorganismepengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian.

Untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi maka terjadi pula penyesuaian instansi/dinas-dinas ditingkat Provinsi, dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 No 5 Tahun 2002 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok : Merumuskan kebijakan Operasional di bidang peternakan yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Adapun fungsi yang dimilikinya adalah dalam rangka :
1.    Perumusan kebijakan operasional dibidang peternakan;
2.    Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang peternakan
3.    Fasilitasi pelaksanaan tugas dibidang peternakan meliputi program, perbibitan, pengembangan peternakan,kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta UPTD;
4.    Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas, Kepala Dinas dibantu oleh,1 (satu) orang Wakil Kepala, 5 (lima) orang Kepala Sub Dinas, 1 (satu)orang Kepala Bagian Tata Usaha, 15 orang Kepala Seksidan 3(tiga) orang Kepala Sub Bagian.

       Selain perangkat diatas, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat  berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat,  maka Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai perangkat Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD) setingkat eselon III, yang terdiri dari 8 (delapan) UPTD yaitu 5(lima) UPTD pengembangan,2 (dua) UPTD pelayanan dan 1 (satu) UPTD pelatihan, yaitu :
1.    UPTD pengembangan Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
2.    UPTD Pengembangan Balai Perbibitan Ternak Sapi Perah Cikole Kab. Bandung;
3.    UPTD Pengembangan Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Perah Bunikasih Kab. Cianjur;
4.    UPTD Pengambangan Balai Pengembangan Ternak Domba Margawati Kab. Garut dengan instalasi SPTD Trijaya Kab. Kuningan ;
5.    UPTD Pengembangan Balai Pengembangan  Perbibitan Ternak Sapi Potong Kab. Ciamis;
6.    UPTDPelayanan Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Cikole Kab. Bandung dengan instalasi Check Point BanjarKab. Ciamis, Check Point Losari Kab. Cirebon, danLaboratorium Kesehatan Hewan Kab. Majalengka;
7.    UPTD Pelayanan Balai Pengujian Sarana Produksi Peternakan Cikole Kab. Bandung;
8.    UPTD Pelatihan Balai Pelatihan Peternakan Cikole Kab. Bandung.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka  Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat merupakan instansi teknis daerah provinsi yang menangani bidang peternakan dalam mengkoordinasikan dan menfasilitasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan peternakan di Jawa Barat.
 
       Dengan Mengacu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

       Dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas, Kepala Dinas dibantu oleh,1 (satu) orang Sekretaris yang membawahi subid Perencanaan, subid Keuangan dan subid Umum, 4 (empat) orang Kepala Bidang dan12 orang Kepala Seksi dengan rincian sbb:
1.     Kepala
2.     Sekretariat, membawahkan :
       2.1.     Subbagian Perencanaan
       2.2.     Subbagian Keuangan
       2.3.     Subbagian Kepegawaian dan Umum
3.     Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan
       3.1.     Seksi Penataan Kawasan
       3.2.     Seksi Teknologi Alat dan Mesin
       3.3.     Seksi Data Dan Informasi
4.     Bidang Produksi Membawahkan :
       4.1.     Seksi Pembibitan
       4.2.     Seksi Pakan ternak
       4.3.     Seksi Budidaya
5.     Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan
       5.1.     Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
       5.2.     Seksi Pengamatan penyakit dan Pengawasan obat Hewan
       5.3.     Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
6.     Bidang Pengembangan Usaha, Membawahkan:
       6.1.     Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan
       6.2.     Seksi Paska Panen dan Pengolahan
       6.3.     Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil

Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) setingkat eselon III tidak mengalami perubahan yakni terdiri dari 8 (delapan) UPTD yaitu 5 (lima) UPTD pengembangan, 2 (dua) UPTD pelayanan dan 1 (satu) UPTD pelatihan.
 
 


Share this Post :